KALTIMPOST.ID, JAKARTA — Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor mengawal program perumahan nasional agar PPU memperoleh porsi yang adil dalam pemerataan pembangunan.
Hal itu disampaikannya usai menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Gedung Kementerian PKP Jakarta, Rabu malam (3/12/2025).
Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari percepatan penanganan rumah tidak layak huni, penyediaan rumah subsidi, hingga pemanfaatan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Pertemuan itu juga melibatkan berbagai kepala daerah dan pejabat pusat.
“Tadi bersama teman-teman dari Komisi V DPR RI, para gubernur, dan wakil gubernur dari berbagai daerah. Kami berdiskusi dan akhirnya difasilitasi langsung oleh Pak Menteri untuk mencari formula pemerataan pembangunan perumahan yang adil,” kata Mudyat.
Menurutnya, pemerintah daerah berharap program perumahan pusat tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi memberikan dampak nyata bagi masyarakat di tingkat daerah.
“Kami berharap porsi anggaran dan program yang disalurkan benar-benar proporsional sesuai kebutuhan daerah. Ini penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” tegasnya.
Mudyat juga menyampaikan bahwa skema KUR dan rumah subsidi menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk memperoleh hunian yang layak dengan akses yang lebih mudah.
“Mudah-mudahan program ini menunjukkan asas keadilan dan memberikan manfaat besar untuk masyarakat seluruh Indonesia, termasuk warga PPU,” ujarnya.
Mudyat Noor menegaskan bahwa pihaknya akan mengoptimalkan peluang dari program nasional tersebut.
“Kami akan mengawal agar masyarakat PPU mendapatkan akses yang layak dalam program ini,” pungkasnya. (*)
Editor : Duito Susanto