KALTIMPOST.ID-Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menegaskan pentingnya mendorong desa dan kelurahan agar mampu menggali serta meningkatkan pendapatan asli desa secara mandiri melalui program digitalisasi.
Menurutnya, selama ini banyak desa dan kelurahan belum benar-benar memetakan potensi ekonomi yang dimiliki.
Padahal, jika data desa dikumpulkan secara menyeluruh dan dikelola secara digital, potensi tersebut akan terlihat jelas dan dapat dikembangkan secara berkelanjutan.
“Sebenarnya desa-desa dan kelurahan kita itu punya pendapatan asli sendiri. Itu yang mau kita ciptakan, bagaimana pendapatan itu bisa naik. Ketika data sudah terkumpul dan potensi desa muncul, kita tinggal melihat apa yang harus dikembangkan supaya perekonomian desa bisa meningkat,” ujar Mudyat.
Ia menilai, selama ini program pembangunan desa sering berjalan tidak fokus dan terfragmentasi. Sehingga banyak yang tidak tuntas dan tidak menghasilkan keberhasilan nyata.
Untuk itu, Pemkab PPU berupaya menertibkan dan menyelaraskan program desa agar lebih terarah, terutama mulai tahun depan.
Mudyat menekankan pentingnya perubahan pola pikir kepala desa dalam penggunaan dana desa.
Dana tersebut harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kegiatan yang tidak memberikan manfaat langsung.
“Kita harus memahamkan bahwa dana desa itu untuk masyarakat di wilayahnya. Itu soal mengubah mindset. Dulu pada awal otonomi daerah, banyak daerah justru menggunakan dana untuk kepentingan aparat, bukan untuk kemakmuran desanya,” tegasnya.
Dalam upaya tersebut, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dinilai sangat penting.
Mudyat berharap pemerintah desa dan BPD dapat bersinergi dalam pengawasan agar tidak terjadi praktik kolusi yang merugikan masyarakat.
“Kalau pengelola dan pengawas dana desa itu sampai kongkalikong, masyarakat yang jadi korban. Ini yang jangan sampai terjadi,” katanya.
Melalui program digitalisasi desa, seluruh proses pengelolaan data dan keuangan diharapkan menjadi lebih transparan.
Dengan transparansi tersebut, masyarakat dapat melihat langsung kinerja pemerintah desa masing-masing.
Ke depan, Pemkab PPU juga berencana memberikan insentif kepada desa-desa yang dinilai unggul dan berhasil meningkatkan perekonomian serta tata kelola pemerintahan desa.
“Nanti bisa saja kita tambah insentif dalam bentuk bantuan atau dukungan lainnya. Harapannya, transparansi ini memunculkan desa-desa unggulan yang bisa menjadi contoh,” pungkasnya. (ami/rd)
Editor : Romdani.