PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menargetkan kebutuhan 24 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun hingga saat ini, dapur yang telah beroperasi baru berjumlah empat unit dan melayani 7.257 penerima manfaat.
Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Tohar, mengatakan pengelolaan dapur MBG, termasuk penyediaan bahan pangan (natural), saat ini masih menjadi kewenangan manajemen SPPG masing-masing. Belum ada aturan teknis khusus yang mengatur apakah pasokan bahan harus melalui badan hukum tertentu, koperasi, atau dapat dilakukan secara perorangan.
“Secara spesifik belum ada ketentuan harus seperti apa. Apakah disuplai oleh badan hukum, perorangan, atau belanja sendiri. Dari hasil rapat koordinasi terakhir, rata-rata manajemen SPPG masih belanja langsung ke pasar konvensional,” ujar Tohar, Selasa (30/12/2025).
Ia menjelaskan, penyediaan bahan pangan dilakukan oleh manajemen SPPG sebagai bagian dari operasional kerja sama antara mitra investor dengan Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pemilik program. Terkait peluang petani lokal di PPU untuk memasok langsung ke SPPG, Tohar menyebut hal itu masih memungkinkan sepanjang memenuhi kualifikasi, meski belum diatur secara khusus.
“Belum kami dalami, tapi sepanjang belum ada aturan khusus, mungkin saja bisa, selama memenuhi persyaratan,” katanya.
Tohar juga menyinggung rencana keterlibatan Koperasi Merah Putih dalam rantai pasok SPPG. Namun hingga kini koperasi tersebut belum berjalan karena masih dalam tahap perencanaan dan pembangunan sarana pendukung.
“Ke depan memang diharapkan koperasi bisa mengambil peran, untuk menghidupkan unit usaha koperasi sekaligus mendukung operasional SPPG, sehingga tercipta ekosistem perekonomian baru,” jelasnya.
Saat ini, dari empat dapur SPPG yang ada, dua berlokasi di Penajam dan dua di Sepaku. Keempatnya melayani ribuan siswa dari berbagai satuan pendidikan. Secara ideal, PPU membutuhkan 24 SPPG sesuai kuota yang ditetapkan BGN.
Selain itu, dalam waktu dekat juga akan dioperasikan SPPG satelit di 10 titik. SPPG satelit ini memiliki cakupan lebih kecil dan diperuntukkan bagi wilayah-wilayah yang tidak berada dalam satu hamparan, seperti Bukit Subur, Mentawir, Sotek, Babulu, Bangun Mulia, serta wilayah pesisir seperti Pantai Lango, Gersik, dan Jenebora.
“SPPG satelit ini perlakuannya khusus karena kondisi wilayahnya berbeda. Satu desa bisa saja hanya punya satu SD, satu SMP, dan satu TK,” kata Tohar.
Ia menambahkan, cakupan layanan SPPG tidak dibatasi oleh wilayah administrasi kecamatan. Penentuan penerima manfaat didasarkan pada satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA.
“Yang menjadi dasar adalah satuan penerima manfaatnya, bukan batas wilayah administrasi,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan