KALTIMPOST.ID,PENAJAM-Upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus diperkuat.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten PPU melakukan audiensi sekaligus silaturahmi dengan Bupati PPU, H.Mudyat Noor. di Kantor Bupati PPU, Selasa (6/1).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan elemen masyarakat sipil dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
Dalam pertemuan ini, Ketua DPC LAKI PPU, Andi Nurhakim, menegaskan komitmen organisasinya untuk berperan aktif mengawal jalannya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Ia menyebut, LAKI memposisikan diri sebagai mitra kritis namun konstruktif bagi pemerintah daerah.
Baca Juga: LAKI PPU Soroti PPU Fest 2024, Anggaran Rp 3 Miliar Dinilai Hanya Seremonial dan Kurang Transparan
“Kami berkomitmen menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan korupsi sejak dini. LAKI siap menjadi mitra strategis pemerintah untuk memastikan tata kelola yang bersih tetap terjaga di Benuo Taka,” ujar Andi Nurhakim.
Kehadiran LAKI disambut hangat oleh Bupati PPU, H. Mudyat Noor.
Ia menilai peran serta masyarakat, khususnya organisasi yang fokus pada pengawasan korupsi, sangat krusial dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang berintegritas.
“Pemerintah daerah sangat terbuka dan siap bekerja sama dengan LAKI. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan serta meningkatkan kesadaran bersama mengenai pentingnya integritas dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan,” kata Bupati.
Baca Juga: Aklamasi Pimpin LAKI PPU, Andi Nurhakim Tegaskan Komitmen Kolaborasi Wujudkan Penajam Bebas Korupsi
Bupati menegaskan bahwa pihaknya tidak anti terhadap kritik. Baginya, masukan dari masyarakat sangat diperlukan sejauh disampaikan secara objektif, berbasis data, dan bertujuan untuk perbaikan daerah.
Di sisi lain, perwakilan LAKI turut mengapresiasi keterbukaan pemerintah daerah. Sebagai tindak lanjut, LAKI menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi melalui berbagai program edukasi, sosialisasi antikorupsi, hingga pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat luas.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal terciptanya kerja sama berkelanjutan demi mewujudkan Kabupaten PPU yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik rasuah. (*)
Editor : Thomas Priyandoko