PENAJAM — Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menanggapi wacana yang berkembang secara nasional terkait kemungkinan pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali ditentukan oleh DPRD.
Mudyat mengatakan, keputusan terkait sistem Pilkada sepenuhnya berada di tangan DPR RI bersama pemerintah pusat. Sebagai pelaku politik, dirinya menyatakan hanya bisa mengikuti kebijakan yang nantinya ditetapkan.
“Kalau kita menanggapi ini, artinya sebagai orang politik ya kita mengikuti saja keputusan teman-teman di DPR yang bersama-sama membahasnya,” ujar Mudyat, Rabu (14/1/2026).
Baca Juga: Pilkada Lewat DPRD, Kaltim Berpeluang Hemat Anggaran hingga Rp 1,2 Triliun
Namun demikian, ia menilai bahwa secara umum masyarakat masih menginginkan Pilkada dilakukan secara langsung. Menurutnya, setiap sistem pemilihan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
“Kalau masyarakat kan pasti inginnya Pilkada tetap langsung. Semua sistem ada kelemahan dan kelebihan, tinggal mana yang terbaik yang kita ikuti,” katanya.
Mudyat mengakui dirinya cenderung mendukung pemilihan langsung karena memberi ruang bagi masyarakat untuk berhadapan langsung dengan calon pemimpin mereka.
“Kalau condongnya ya pasti ke pemilihan langsung. Masyarakat bisa langsung berhadapan,” ujarnya.
Baca Juga: Pilkada Lewat DPRD, Pengamat Politik Unmul Ungkap Akar Masalah Ada di Parpol
Meski begitu, ia menekankan bahwa sistem Pilkada langsung masih perlu banyak perbaikan, terutama untuk menekan biaya politik dan praktik transaksional. Salah satu alternatif yang ia soroti adalah penerapan sistem pemungutan suara elektronik seperti di sejumlah negara lain.
“Mungkin sistemnya bisa seperti di luar negeri, misalnya di Amerika dengan voting elektronik. Kampanye disiapkan tempatnya, tapi saat memilih sudah tidak berhadapan lagi,” jelasnya.
Menurut Mudyat, sistem tersebut berpotensi menekan biaya pembiayaan Pilkada serta meminimalisir praktik politik transaksional dalam proses demokrasi di daerah. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki