BATAM — Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 yang digelar di Grand Lotus Ballroom, Hotel Aston Batam, Senin (19/1/2026).
Perhelatan ini menjadi ajang penting bagi Pemerintah Kabupaten PPU untuk memperkuat sinergi dengan kebijakan pusat. Dalam forum yang berfokus pada ketahanan pangan dan kedaulatan ekonomi tersebut, Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, mengingatkan para kepala daerah bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada nominal.
“Kebijakanlah yang menentukan pembangunan, bukan anggaran. Di situlah dahsyatnya sebuah kebijakan,” tegas Andi Amran dalam arahannya. Menanggapi arahan tersebut, Bupati Mudyat Noor menyatakan kesiapan PPU untuk melakukan langkah konkret, terutama dalam sektor hilirisasi. Ia menilai PPU memiliki modal besar dalam sektor pertanian dan perkebunan untuk menyokong ketahanan pangan nasional.
Baca Juga: Serapan Gabah PPU Lampaui 200 Persen, Distan dan Bulog Optimistis Capai 15 Ribu Ton pada 2026
“Hilirisasi pertanian bukan hanya tentang meningkatkan produksi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar Mudyat Noor.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab PPU akan segera melakukan pendataan komoditas strategis. “Kami siap menyiapkan langkah-langkah konkret, mulai dari pendataan komoditas unggulan, penguatan kelembagaan petani, penyediaan bibit unggul, hingga dukungan infrastruktur pendukung,” jelasnya lebih lanjut.
Selain pangan, Mudyat juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata, khususnya mengingat posisi PPU sebagai serambi Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Juga: Realisasi Pajak dan Retribusi Digital di PPU Meningkat Signifikan, Ini Penyebabnya
Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berpusat di titik tertentu, melainkan harus menjangkau pelosok desa.
“Kami akan memastikan program pembangunan daerah selaras dengan Asta Cita dan kebijakan nasional, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Mudyat.
Ia turut menekankan pentingnya kerja sama lintas level pemerintahan. “Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menjadi kunci utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan,” pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki