KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) mewacanakan penambahan jaringan gas (jargas) rumah tangga. Namun, realisasinya masih menunggu kepastian anggaran serta hasil koordinasi lanjutan dengan pemerintah pusat dan pihak terkait.
Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) PPU Sodikin mengatakan, pemerintah daerah berencana menggelar rapat lanjutan bersama Pertamina dan pihak terkait lainnya untuk membahas kemungkinan pengembangan jargas di sejumlah titik prioritas.
“Ke depannya tentu jargas ini akan kita bahas kembali bersama teman-teman dari Pertamina dan pihak terkait. Nanti akan kita adakan rapat lagi supaya pada titik-titik tertentu bisa mendapat perhatian khusus dari kita semua,” ujar Sodikin, Rabu (11/2/2026).
Terkait kemungkinan pengadaan jargas pada 2026, Sodikin menjelaskan bahwa hal tersebut masih belum bisa dipastikan. Ia mengingatkan bahwa beberapa tahun lalu sempat terjadi moratorium atau penghentian sementara pengadaan jargas karena keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat.
“Ketika kita mengusulkan ke pusat, memang ada moratorium karena anggaran dari pusat tidak tersedia. Terakhir kita mendapatkan jargas itu tahun 2023. Setelah itu terjadi moratorium karena anggaran nasional tidak ada,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi fiskal saat ini juga menjadi tantangan tersendiri. Ia mencontohkan, anggaran daerah tahun ini mengalami pemangkasan signifikan, sehingga berdampak pada perencanaan sejumlah program.
“Anggaran kita saja terpangkas lebih dari 50 persen. Apalagi anggaran pusat. Jadi tentu kita harus realistis melihat kondisi keuangan yang ada,” katanya.
Meski demikian, Pemkab PPU tetap berharap ke depan ada tambahan jaringan gas untuk masyarakat. Saat ini, pemerintah daerah masih menganalisis berbagai kemungkinan skema pembiayaan, termasuk opsi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sodikin mengungkapkan, pihaknya sempat berdiskusi dengan Perusahaan Gas Negara (PGN) terkait peluang kerja sama. Namun, harga gas per meter kubik yang ditawarkan dinilai lebih tinggi sehingga belum dapat ditindaklanjuti.
“Kemarin sudah sempat kita diskusikan dengan perusahaan gas negara, tetapi per kubiknya lebih mahal, sehingga belum kita lanjutkan,” ungkapnya.
Terkait peluang pengadaan melalui perubahan anggaran, Sodikin menyebut masih belum dapat dipastikan. Pemerintah daerah, kata dia, harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan serta mempertimbangkan prioritas program lainnya.
“Kita masih mengendalikan kegiatan dari sisi finansial karena masih ada tanggung jawab pembiayaan, termasuk proyek-proyek tahun 2025 yang juga menjadi atensi kita. Jadi tentu ada pertimbangan mana yang harus didahulukan,” pungkasnya. (*)
Editor : Duito Susanto