Salah satunya dengan melakukan sinkronisasi pasokan bahan pangan antara produsen lokal dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi dapur umum program tersebut.
Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten PPU Sodikin mengatakan, saat ini terdapat enam SPPG di PPU yang telah beroperasi secara optimal dengan jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 9.000 orang, mayoritas pelajar.
“Dengan sekitar 9.000 penerima manfaat, tentu kebutuhan bahan pangan seperti beras, tempe, tahu, cabai, dan lainnya cukup besar. Ini yang kami antisipasi agar tidak mengganggu ketersediaan di pasaran,” ujar Sodikin, Rabu (18/2/2026).
Baca Juga: Harga Beras Turun, Kemenag PPU Turunkan Besaran Zakat Fitrah 1447 H
Menurutnya, Pemkab PPU telah melakukan skema matching atau penyelarasan antara produsen, khususnya petani lokal, dengan SPPG sebagai penyedia konsumsi program MBG. Langkah ini dilakukan agar kebutuhan bahan baku SPPG tidak diambil dari pasaran umum yang dapat memicu kelangkaan dan kenaikan harga.
“Kami tidak ingin kebutuhan SPPG mengambil dari pasaran yang sama dengan masyarakat. Harapannya, petani bisa langsung menyuplai ke SPPG. Jadi, bahan pangan yang diperuntukkan bagi masyarakat tetap tersedia di pasar, sementara kebutuhan MBG dipasok langsung dari produsen,” jelasnya.
Ia menegaskan, skema tersebut penting untuk mencegah terjadinya inflasi daerah. Pasalnya, apabila seluruh pasokan terserap untuk kebutuhan MBG tanpa pengaturan, dikhawatirkan akan terjadi kelangkaan di pasar yang berujung pada kenaikan harga.
“Kalau semua barang diserap untuk SPPG dan MBG, sementara di masyarakat tidak tersedia, tentu bisa terjadi kenaikan harga dan inflasi. Itu yang kami cegah,” tegasnya.
Sodikin memastikan program MBG sebagai prioritas pemerintah pusat tetap berjalan di daerah. Peran pemerintah daerah, lanjutnya, adalah memfasilitasi agar pelaksanaan program tidak berdampak pada stabilitas ekonomi lokal.
Upaya pengendalian inflasi tersebut melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan langkah-langkah seperti operasi pasar dan gerakan pasar murah untuk menjaga daya beli masyarakat.
“Kami juga mengimbau masyarakat agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Jangan sampai diborong semua, karena itu bisa berdampak pada ketersediaan barang dan harga di pasaran,” pungkasnya. (*/riz)
Editor : Muhammad Rizki