PENAJAM - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, mendorong Dinas Pertanian agar lebih maksimal dalam mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Ia menilai, Dinas Pertanian sebenarnya memiliki sejumlah aset dan fasilitas yang berpeluang besar untuk menghasilkan pendapatan, namun hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah.
“Dinas Pertanian ini sebenarnya punya akses untuk meningkatkan pendapatan daerah. Nah, cuma ini belum dimaksimalkan oleh pemerintah,” kata Thohiron, belum lama ini.
Menurutnya, salah satu potensi yang dapat dikembangkan adalah balai benih. Ia menyebut, jika dikelola dengan baik, balai tersebut dapat menjadi pusat penyediaan benih bagi masyarakat, sekaligus membuka peluang pemasukan bagi daerah.
“Salah satu contoh, Dinas Pertanian itu punya balai benih. Sebenarnya kalau balai benih ini kemudian bisa dimaksimalkan, kan bisa dipakai untuk menyuplai benih kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Thohiron juga menyoroti keberadaan balai penyuluhan yang dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal. Ia mengatakan, fasilitas tersebut dapat difungsikan sebagai pusat pelatihan bagi petani tanpa harus bergantung pada kegiatan di luar daerah.
“Kemudian ada balai penyuluh. Kalau balai penyuluh ini dimaksimalkan, kan bisa juga ketika ada pelatihan apa segala macam. Jadi, enggak usah keluar daerah. Cukup di situ saja,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia turut menyinggung potensi Rumah Potong Hewan (RPH) yang dapat menjadi sumber pendapatan jika dikelola secara profesional dan optimal.
“Kemudian ada RPH. Nah, RPH ini kan juga bisa dipakai untuk mendapatkan ini. Kalau semuanya itu dikelola dengan baik dan maksimal,” tambahnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa optimalisasi tersebut harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai agar program dan pengelolaan fasilitas dapat berjalan maksimal.
“Tapi harus dibarengi dengan anggaran yang memenuhi sih, anggaran yang mencukupi,” tegasnya.
Thohiron juga mengingatkan, di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, pemerintah harus lebih kreatif dalam menggali sumber pendapatan secara mandiri, salah satunya melalui optimalisasi organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki potensi ekonomi.
“Kalau dinas-dinas ini tidak konsentrasi ke begitu, kemudian kondisi fiskal kita kayak begini, kita mau mencari uang ke mana lagi kalau kita tidak mau mencari sendiri. Salah satu cara untuk mencari itu ya mengoptimalkan OPD-OPD yang berpeluang untuk itu, di antaranya adalah Dinas Pertanian,” pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki