KALTIMPOST.ID, PENAJAM — Memasuki 2026, kondisi ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) diprediksi dipengaruhi dinamika ekonomi makro dan internasional. Salah satu faktor utama yang terus dipantau pemerintah adalah fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang menjadi dasar perputaran ekonomi nasional.
Plt Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU, Ade Rianto, menyampaikan meski pemerintah pusat berupaya menjaga stabilitas harga BBM, PPU tetap harus waspada terhadap inflasi, terutama pada komoditas pangan.
Dalam upaya menekan laju inflasi, Bapelitbang PPU, yang juga menjadi bagian dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), merumuskan langkah strategis dan memberikan dukungan data bagi instansi teknis lain.
Baca Juga: Cabai Rawit Melonjak, Inflasi PPU Tembus 1,24 Persen usai Lebaran
“Bapelitbang PPU menjadi back-up untuk merumuskan langkah-langkah strategis pengendalian inflasi. Untuk pemantauan langsung di lapangan, koordinasi ada di Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (KUKM Perindag) PPU. Sementara suplai bahan baku menjadi ranah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,” jelas Ade Rianto, Sabtu (4/4/2026).
Sejauh ini, kondisi ekonomi PPU dinilai relatif stabil, meski terdapat fluktuasi harga pada beberapa komoditas, seperti cabai dan ikan tongkol. Kenaikan harga biasanya dipicu faktor musiman, seperti cuaca ekstrem dan gelombang laut yang mengganggu distribusi perikanan tangkap.
Untuk mengatasi hal ini, Bapelitbang PPU mengusulkan penerapan sistem klaster tanam melalui Dinas Pertanian (Distan) PPU. Tujuannya, agar waktu panen antarwilayah tidak terjadi bersamaan, sehingga pasokan di pasar tetap stabil sepanjang tahun.
Baca Juga: 12 Ucapan Paskah 2026 Bahasa Inggris Banyak Dicari, Ini Inspirasi yang Bisa Langsung Dipakai
“Jika klasterisasi ini berjalan, misalnya satu wilayah tanam sekarang dan wilayah lain dua bulan kemudian, volume panen lebih stabil. Ini langkah teknis penting untuk mencegah lonjakan harga ekstrem,” tambahnya.
Ade Rianto menegaskan, meski Bapelitbang PPU berperan merumuskan kebijakan, seluruh laporan terkait inflasi tetap dikoordinasikan melalui Bagian Perekonomian yang bertindak sebagai koordinator TPID. (*)
Editor : Ery Supriyadi