KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memperkuat posisinya sebagai mitra utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu langkah strategisnya, PPU mendorong Kementerian PPN/Bappenas untuk menyusun blue print pengembangan wilayah sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN).
Sekretaris Bapelitbang PPU, Arif Afandi, menjelaskan bahwa audiensi yang dilakukan Bupati PPU, Mudyat Noor, pada Juli 2025, bertujuan memastikan sinkronisasi tata ruang antara IKN dan PPU.
"Kita ingin Bappenas yang menyusun blue print-nya agar tidak ada benturan pola ruang. IKN mau jadi apa, PPU mau jadi apa, itu harus terintegrasi," ujar Arif, Senin (6/4/2026).
Baca Juga: Prediksi Harga Emas Hari Ini, Selasa 7 April 2026: Usai Turun, Berpotensi Rebound Setelah Turun
Arif menambahkan, ketika Bappenas menetapkan PPU sebagai kota penyangga atau satelit IKN, seluruh desain dan konsep pembangunan akan mengikuti arahan tersebut. "Saat itu, kita juga mendorong agar penyusunan master plan di PPU sebagai KSN," jelasnya.
Dalam audiensi terakhir dengan Dirjen Infrastruktur Bappenas, Pemkab PPU dijadwalkan menggelar workshop bersama jajaran Bappenas untuk menilai potensi wilayah secara langsung. Kegiatan ini bertujuan memastikan integrasi PPU dengan IKN berjalan maksimal.
"PPU diarahkan menjadi kota satelit dengan hunian modern ala smart city. Wilayah ini juga dipersiapkan sebagai kawasan pemukiman dan industri terpadu, sehingga orang tertarik datang ke PPU," tambah Arif.
Selain blue print, pembahasan juga mencakup posisi PPU dalam pengembangan wilayah. Selama ini, konsep Tri City yang menghubungkan IKN, Balikpapan, dan Samarinda dianggap mengabaikan PPU, padahal secara geografis, PPU berada di inti IKN.
Baca Juga: Sidang Pembunuhan Kacab BRI! Imbalan Rp 5 Miliar Jadi Motif Penculikan Ilham Pradipta
"IKN itu ada di PPU, tapi PPU dilupakan. Kami dorong konsep Panca City yang mencakup IKN, Balikpapan, Samarinda, PPU, dan Kutai Kartanegara. Harapannya, usulan ini masuk dalam revisi RPJMN 2025-2029," tegas Arif.
Arif menegaskan, minat investasi ke PPU sebenarnya tinggi, namun terkendala lahan dan konektivitas. Mayoritas lahan masih dikuasai masyarakat dengan harga yang terus naik. Pembangunan Jembatan Sungai Riko dan akses jalan alternatif antar kecamatan dianggap penting agar PPU tidak menjadi "kota mati" saat logistik bergeser ke jalur IKN.
"Tujuannya, PPU tetap hidup dan berkembang seiring pembangunan IKN," tutup Arif. (*)