KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Rencana Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), menghadirkan layanan bus sekolah gratis pada 2027 melalui APBN memicu kekhawatiran besar di kalangan sopir angkutan kota (angkot).
Para pengemudi menilai kebijakan tersebut akan mematikan mata pencaharian mereka. Belum lagi beban persaingan yang semakin terimpit oleh transportasi online.
Hal itu diakui Raisman, salah satu pemilik sekaligus sopir angkot kuning trayek Nipah-Nipah ke Penajam. Ia mengungkapkan, ketergantungan pendapatan mereka terhadap pelajar sangatlah tinggi. Apalagi diketahui, tingkat penumpang semakin hari semakin sulit.
Baca Juga: Serapan Tenaga Kerja Lokal di IKN Minim, Disnakertrans PPU Ungkap Penyebabnya
“Sekitar 75 persen pendapatan harian kami (sopir angkot) berasal dari anak-anak sekolah per harinya. Itu pendapatan paling besar di kami,” tegas Raisman kepada media ini, Kamis (23/4/2026).
Dirinya menungkapkan, untuk pendapatan anak-anak sekolah per anak sebesar Rp 4 ribu. Sedangkan untuk penumpang umum sebesar Rp 8 ribu. Untuk setoran supir kepada pemilik angkot angkot saat ini di kisaran Rp 80-100 ribu per hari. Bergantung kondisi unit kendaraannya.
Di samping itu, beban bahan bakar minyak (BBM) yang dulunya menggunakan premium beralih ke pertalite. Otomatis pengeluaran lebih banyak.
“Itupun anak-anak terkadang ada yang membayar lebih, yakni Rp 5 ribu, bahkan ada yang 2 ribu. Ya, kami memaklumi saja,” ungkapnya.
Baca Juga: Bus Sekolah di Sepaku Berhenti Beroperasi! Ini Penjelasan Dishub PPU
Kondisi ini diperparah dengan sepinya penumpang umum dan hadirnya kompetitor transportasi daring yang menawarkan harga lebih murah tanpa terikat trayek. Mereka pun terpaksa menjemput anak-anak sekolah di pagi buta dengan memasuki kawasan-kawasan pedalaman seperti di daerah Desa Kayu Api, Kelurahan Penajam.
Begitu pula sebaliknya, para supir kebanyakan menunggui di depan gerbang sekolah ketika masuk jam pulang sekolah.
“Apalagi unit kami (angkot kuning) total yang ada hanya 12, dan yang berwarna hijau sekitar 60-an unit (rute Penajam–Waru), dan semuanya juga tidak sanggup beroperasi setiap hari,” jelasnya.
Selain sepi, lanjutnya, supir juga dituntut untuk mengejar uang setoran. Otomatis bagi yang tidak dapat bersaing tentu akan mundur.
“Paling tidak yang bisa bertahan sampai saat ini, supir yang memiliki mobil sendiri dengan mental yang sudah jadi. Saya pun berinisiatif untuk mengemudikan sendiri angkot saya,” tegasnya.
Raisman menyarankan, daripada menghadirkan bus tersebut, ada baiknya pemerintah daerah mengadopsi sistem seperti di Banjarmasin atau Jawa Barat. Contohnya seperti di Banjarbaru, alih-alih menghadirkan armada baru, pemerintah membayar angkot yang sudah ada dengan sistem bulanan untuk melayani pelajar dan masyarakat umum secara gratis.
“Kenapa tidak angkot saja diberdayakan? Masih ada orang-orang Penajam yang bergantung hidup di sini. Daripada angkot nanti mati, mending sistemnya dibayar bulanan oleh pemerintah seperti di daerah lain," tambah Raisman.
Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Dishub PPU Andy Sunra Satriadi Sumaryo, mengklaim bahwa dengan adanya rencana tambahan armada bus sekolah tersebut, nantinya tidak berbenturan dengan mata pencaharian sopir angkutan umum atau angdes yang sudah ada.
Dikhususkan bagi masyarakat yang termasuk dalam kategori ekonomi rendah, yang memiliki semangat belajar tinggi namun terkendala biaya transportasi. Melalui proses filtrasi ketat melalui data dari Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). (*)
Editor : Duito Susanto