KALTIMPOST.ID, PENAJAM–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, mematangkan persiapan untuk melaksanakan seleksi terbuka (open bidding) guna mengisi lima jabatan pimpinan tinggi yang saat ini masih kosong.
Kepala BKPSDM PPU Khairudin menyampaikan, seluruh proses persiapan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan). Saat ini, progres persiapan tinggal menyisakan satu tahapan administrasi sebelum pendaftaran resmi dibuka.
Baca Juga: Resmi Gabung Hyundai Hillstate: Nilai Kontrak Megawati Megatron di Korea Tembus Rp2,9 Miliar
“Kami sudah membentuk Tim Panitia Seleksi (Pansel) yang terdiri dari lima orang. Komposisinya tiga akademisi dari Universitas Mulawarman (Unmul) dan dua dari unsur ASN. Ketua Pansel sendiri dijabat Sekretaris Daerah Provinsi,” ujar Khairudin, Senin (11/5).
Khairudin menjelaskan, pihaknya kini sedang merampungkan surat administrasi untuk diajukan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN), guna mendapatkan persetujuan pelaksanaan seleksi.
Adapun lima jabatan yang akan dilelang, lanjutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pendidikan (Disdik) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kesehatan (Diskes) serta Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda/Bapelitbang).
Baca Juga: Polres PPU Gagalkan Peredaran Sabu di Riko, Sita Uang Jutaan Rupiah dan Enam Paket Siap Edar
Sementara untuk mekanisme pendaftaran, Khairudin menyampaikan bahwa pengumuman akan dilakukan secara terbuka melalui media massa maupun laman resmi pemerintah.
“Masa pendaftaran biasanya dibuka selama 21 hari kalender. Setelah itu, akan ada tahapan seleksi yang cukup ketat, mulai seleksi berkas hingga assessment,” jelasnya.
Proses assessment sendiri akan melibatkan lembaga yang telah terakreditasi dan terintegrasi dengan BKN, baik dari internal BKN maupun lembaga pendidikan yang memiliki sertifikasi resmi. Kriteria penilaian mencakup rekam jejak jabatan, usia, pangkat, hingga kompetensi manajerial.
BKPSDM menargetkan seluruh rangkaian seleksi dapat rampung pada bulan Juni mendatang. Ia menegaskan, jika berjalan sesuai jadwal, proses mutasi dan pelantikan pejabat terpilih diproyeksikan akan dilaksanakan pada pertengahan Juli 2026.
“Kami tidak membatasi kuota pelamar. Siapa pun ASN yang memenuhi syarat silakan mendaftar. Semakin banyak pelamar tentu semakin baik agar kita mendapatkan figur yang benar-benar kompeten untuk memimpin instansi tersebut,” pungkas Khairudin. (*)
Editor : Dwi Restu A