PENAJAM– Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya mencari solusi atas keterbatasan alokasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi para nelayan di wilayahnya. Pasalnya, sejumlah nelayan di beberapa kawasan pesisir hingga saat ini dilaporkan belum pernah merasakan bantuan solar subsidi dari pemerintah.
Hal itu sempat disampaikan, oleh Ketua KUB Nelayan Lama, M Aryzal Rahman, Kelurahan Jenebora beberapa waktu lalu kepada media ini. Ia mengaku kesulitan mendapatkan akses solar subsidi untuk mengoperasikan kapal tangkap mereka.
"Harga solar di Jenebora 14.000 sampai 16 .000 per liter, di sini nggak pernah merasakan solar subsidi. Apalagi pas lagi langka - langkanya,ada beberapa kios eceran yang tutup," kata Arizal, belum lama ini.
Menanggapi hal itu, Kepala Diskan PPU, Andi Trasodiharto menyampaikan, saat ini Kabupaten PPU baru memiliki dua fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), yakni satu unit SPBN di Pelabuhan Batu Kecamatan Penajam dan satu unit SPDN di Desa Api-api Kecamatan Waru.
Baca Juga: Panduan Nelayan PPU Dapatkan Solar Subsidi: Wajib Punya Kartu Kusuka dan Rekomendasi Dinas
Menurutnya, jumlah ini dinilai masih jauh dari kata cukup untuk mwng-cover kebutuhan seluruh nelayan yang tersebar di wilayah PPU. Menurutnya, BBM jenis solar memang merupakan kebutuhan yang sangat krusial bagi keberlangsungan aktivitas penangkapan ikan. Ia mengakui adanya ketimpangan distribusi karena masih ada beberapa daerah pesisir yang belum tersentuh oleh BBM bersubsidi.
"Tanpa adanya BBM, nelayan tentu akan kesulitan untuk melaut. Memang saat ini ada beberapa daerah yang belum tersentuh BBM subsidi tersebut, sehingga kita masih mengalami kekurangan kuota untuk nelayan," ujar Andi Trasodiharto, dikonfirmasi, Selasa (2/6/2026).
Andi menjelaskan bahwa kebutuhan BBM setiap nelayan sangat bergantung pada kapasitas gross ton (GT) mesin kapal yang digunakan. Sebagai gambaran, untuk kapal berukuran 20 hingga 30 GT, Diskan hanya mampu mengalokasikan kurang lebih 1 ton solar subsidi per bulan.
Padahal, masa tenggang kerja nelayan idealnya mencapai 20 hari dalam sebulan. Ketidakcukupan ini diperparah oleh timpangnya jumlah armada kapal dengan kuota subsidi yang tersedia. Berdasarkan data Dinas Perikanan PPU, jumlah kapal nelayan di daerah tersebut saat ini mencapai hampir 2.300 unit, dengan total jumlah nelayan berkisar di angka 2.800 orang.
"Kuota kita memang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah armada dan nelayan yang ada. Sejauh ini, wilayah yang sebagian besar sudah ter-cover baru wilayah Waru dan sebagian Kecamatan Penajam," imbuhnya.
Guna mengatasi ketimpangan di wilayah-wilayah yang belum tersentuh seperti Jenebora, Pantai Lango, dan Gersik. Diskan PPU telah menyusun usulan penambahan kuota BBM bersubsidi. "Usulan tersebut diserahkan melalui Bagian Ekonomi Setda PPU untuk kemudian ditindaklanjuti oleh bupati PPU ke pihak PT Pertamina Patra Niaga." jelas Andi.
Ia juga memaparkan, bahwa proses pengajuan ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang. Usulan kuota untuk tahun anggaran 2025 sudah ditindaklanjuti, dan saat ini pemerintah daerah tengah mengawal usulan lanjutan untuk tahun anggaran 2026 mendatang. Diskan PPU berharap lewat usulan penambahan kuota ini, skema pembagian BBM subsidi ke depan bisa lebih merata.
"Mudah-mudahan dengan adanya penambahan ini, nelayan-nelayan kami yang berada di Pantai Lango, Jenebora, hingga Gersik semuanya bisa ter-cover. Alurnya memang masih panjang, tapi kami akan terus memohon dan mengusulkan penambahan demi kesejahteraan para nelayan kita," pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki