KALTIMPOST.ID-Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memberikan perhatian khusus kepada MR (15), pelajar kelas IX SMP di Penajam Paser Utara (PPU) yang mengalami luka berat pada bagian telinga akibat digigit temannya saat terjadi percekcokan ketika bermain bola basket pada April lalu.
Pemprov Kaltim memastikan seluruh biaya operasi plastik untuk pemulihan kondisi korban akan ditanggung secara gratis.
Bupati PPU Mudyat Noor menyampaikan apresiasi atas kepedulian yang diberikan Gubernur Kaltim terhadap korban.
Menurutnya, bantuan tersebut menjadi harapan besar bagi masa depan MR yang saat ini masih menjalani proses pemulihan.
“Mewakili pemerintah daerah dan keluarga korban, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Kaltim yang telah memberikan bantuan operasi plastik secara gratis,” ujar Mudyat.
Ia menjelaskan, tindakan operasi rekonstruksi telinga dapat dilakukan di RSUD dr Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan maupun RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda.
Kedua rumah sakit tersebut dinilai memiliki tenaga medis dan dokter spesialis yang memadai untuk menangani kasus tersebut.
Menurutnya, bantuan itu sangat berarti karena biaya operasi plastik rekonstruksi telinga diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
Dengan adanya dukungan dari Pemprov Kaltim, keluarga korban tidak lagi terbebani biaya pengobatan yang cukup besar.
Selain membantu proses pemulihan medis, Rudy juga disebut turut berperan dalam mendorong penyelesaian persoalan antara kedua belah pihak.
Pemerintah daerah berharap penyelesaian kasus dapat dilakukan dengan mengedepankan pendekatan kekeluargaan, mengingat pelaku maupun korban masih berstatus anak di bawah umur.
“Terkait proses hukum, kami berharap penyelesaiannya dapat mengedepankan mediasi karena kedua pihak telah mencapai kesepakatan damai,” katanya.
Peristiwa yang menimpa MR juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena berkaitan dengan persoalan kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan.
Mudyat mengingatkan seluruh tenaga pendidik, guru, dan kepala sekolah agar meningkatkan pengawasan terhadap peserta didik.
Menurutnya, potensi perundungan harus dideteksi sejak dini melalui edukasi, pendampingan, dan komunikasi yang intensif di lingkungan sekolah.
Langkah tersebut penting agar konflik antarpelajar tidak berkembang menjadi tindakan kekerasan yang merugikan masa depan anak-anak.
“Kejadian ini harus menjadi pelajaran bersama. Bibit-bibit perundungan harus segera dikenali dan dicegah sebelum berkembang menjadi tindakan yang lebih serius,” tegasnya.
Pemkab PPU berharap kasus tersebut menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan perundungan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap anak di lingkungan pendidikan. (rd)
Editor : Romdani.