Utama Samarinda Balikpapan Kaltim Nasional Piala Dunia 2026 Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan

Sensus Ekonomi 2026 PPU Dimulai, Pemkab Pastikan Data Usaha Bukan untuk Pajak

Ahmad Maki • Senin, 29 Juni 2026 | 17:23 WIB
Margono Hadi Sutanto menyatakan bahwa Pemkab PPU memberikan dukungan penuh terhadap SE 2026.
Margono Hadi Sutanto menyatakan bahwa Pemkab PPU memberikan dukungan penuh terhadap Sensus Ekonomi 2026.

PENAJAM– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Agenda nasional ini disosialisasikan secara kreatif di tengah keramaian Car Free Day (CFD) di Jalur II depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB) PPU, Sabtu (27/6/2026).

Pencanangan ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Staf Ahli Bupati PPU Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Margono Hadi Sutanto, bersama Kepala BPS PPU Suko Haryono serta Asisten II Setkab PPU Hadi Saputro.

Pemerintah daerah meminta masyarakat dan pelaku usaha untuk menyukseskan pendataan ini dengan memberikan data yang jujur. Staf Ahli Bupati PPU, Margono Hadi Sutanto, menyatakan bahwa Pemkab PPU memberikan dukungan penuh terhadap SE 2026. Komitmen ini bahkan telah diperkuat melalui surat dukungan resmi dari Bupati PPU.

Margono mengingatkan agar masyarakat tidak perlu khawatir atau mempercayai kabar miring terkait pendataan ini. Ia menegaskan data sensus murni untuk kepentingan pembangunan, bukan untuk instansi perpajakan.

Baca Juga: Pimpin Rapat Harmonisasi, Bupati PPU Ingatkan OPD Kuasai Data dan Jangan Hindari Media

"Kami mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha memberikan informasi yang faktual, akurat, dan jujur. Petugas yang turun adalah resmi dari BPS untuk kepentingan statistik, bukan untuk perpajakan atau tujuan lain," jelas Margono.

Menurutnya, data ekonomi yang akurat sangat krusial bagi pemerintah daerah untuk memotret kondisi riil dunia usaha sekaligus menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten PPU, Suko Haryono menjelaskan, alasan memilih kawasan CFD sebagai lokasi pencanangan adalah agar sosialisasi bisa menjangkau masyarakat luas secara langsung.

“Proses pendataan lapangan sebenarnya sudah dimulai sejak pertengahan Juni dan akan terus berlangsung hingga akhir Agustus 2026,” sebutnya. Ia juga membeberkan, terdapat sebanyak 191 petugas lapangan dikerahkan ke seluruh wilayah PPU. Metode pendataan dilakukan dari rumah ke rumah dengan menyasar seluruh aktivitas usaha di sektor non-pertanian.

Petugas juga memberikan jaminan keamanan, baik dari kerahasiaan data pelanggan dilindungi penuh oleh undang-undang. "Kami mengimbau seluruh pelaku usaha menerima petugas kami dengan baik. Seluruh data yang disampaikan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk keperluan statistik," tegas Suko.

Diketahui, kegiatan itu ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama antar-instansi, penyematan atribut petugas sensus secara simbolis, serta simulasi pendataan langsung kepada para pelaku UMKM yang tengah berjualan di area Car Free Day. (riz)

Editor : Muhammad Rizki
#Sensus Ekonomi 2026 #bps #Penajam Paser Utara (PPU)