KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mencatat, saat ini, luasan lahan karet yang tersisa di PPU dilaporkan berada di angka 6.000-an hektare. Mengalami penyusutan dari tahun-tahun sebelumnya yang berada jauh di atas angka 10 ribu hektare lebih.
Mewakili Kepala Dinas Pertanian (Distan), Rozihan Asward, Kepala Bidang Perkebunan, Distan PPU, Iswan Padda, mengungkapkan, pengurangan lahan karet dipicu harga yang stagnan dan berlangsung cukup lama di tingkat petani.
"Mulai pengurangannya itu semenjak harga karet tidak naik-naik lagi. Kemarin harganya sempat stagnan di kisaran Rp 10.000 sampai Rp 11.000 per kilogram," kata Iswan, dikonfirmasi, Senin (6/7).
Menurutnya, kondisi harga yang tidak menentu tersebut membuat banyak pekerja penyadap karet memilih mundur. Akibatnya, banyak lahan karet yang kini dialihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit. Bahkan, alih fungsi lahan itu tidak hanya terjadi di tingkat petani mandiri, melainkan juga dilakukan korporasi.
"Kalau pekerjanya (penyadap) memang menurun dan banyak beralih ke sawit. Termasuk juga perusahaan seperti PT KMS, yang awalnya bergerak di sektor karet, sekarang sudah mulai beralih ke sawit," ujarnya.
Baca Juga: Jenderal Polisi Aktif Jadi Tersangka Baru Korupsi MBG, Begini Respons Istana
Meski sempat terpuruk, Iswan membeberkan bahwa harga komoditas karet sebenarnya mulai merangkak naik pada tahun ini, dengan menyentuh angka kisaran Rp 16.000 per kilogram. Di mana harga sebelumnya mencapai Rp 13.000 hingga Rp 14.000 per kilogram.
Namun, harga tinggi tersebut hanya berlaku jika petani menjualnya melalui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) Setia Kawan yang berada di Kelurahan Sotek, PPU, lantaran sistemnya langsung diantar ke pabrik.
Dia sangat menyayangkan, keuntungan harga ini belum dinikmati secara merata seluruh petani di PPU. Sebab, dari total empat UPPB yang ada di PPU, yaitu UPPB Setia Kawan (Sotek), UPPB Gersik Bangkit (Gersik), UPPB Subur Makmur (Bukit Subur), UPPB Semoga Jaya (Sukaraja Sepaku), saat ini hanya ada satu unit (UPPB Setia Kawan) yang aktif menjalankan roda transaksi.
Baca Juga: FUGO Hotel Samarinda Hadirkan Kartanegara Ballroom, Venue Premium untuk Event dan Pernikahan
"Kalau untuk pemasaran, totalnya ada sekitar empat UPPB di PPU, tapi yang aktif cuma satu, yaitu UPPB Setia Kawan di Sotek. Yang lainnya bukan tutup, melainkan sedang tidak ada aktivitas jual-beli. Dampaknya, kalau petani terpaksa menjual ke tengkulak, harganya pasti di bawah itu (harga UPPB). Di sisi lain PPU juga belum memiliki kelompok petani gabungan khusus yang menaungi para petani karet secara menyeluruh," jelasnya.
Disinggung mengenai kontribusi sektor perkebunan karet terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) PPU, Iswan menjelaskan bahwa sektor tersebut tidak menyumbang PAD secara langsung dalam bentuk pajak komoditas. Hal ini karena regulasi penarikan pajak sektor tersebut langsung masuk ke kantong pemerintah pusat.
"Kalau secara langsung ke PAD tidak ya, karena pajaknya masuk ke pusat. Paling yang masuk ke daerah itu dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-nya saja," ungkapnya.
Baca Juga: 7 Gejala Penyakit Jantung yang Muncul Diam-Diam, Nomor 2 Sering Dialami
Kondisi ini, lanjut Iswan, sangat berbeda dengan komoditas kelapa sawit yang memiliki skema pembagian hasil lebih besar dan menjadi salah satu penyumbang PAD yang signifikan bagi PPU.
Sektor kelapa sawit yang lebih menjanjikan secara finansial dan kontribusi daerah inilah yang disinyalir kian mempercepat laju alih fungsi lahan karet di PPU. (*)
Editor : Dwi Restu A