KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Kontribusi perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dinilai masih jauh dari kata maksimal. Dampak positif terhadap peningkatan perekonomian dan kesejahteraan warga lokal dianggap belum sebanding dengan besarnya imbas negatif yang ditimbulkan atas aktivitas operasional di lapangan.
Kritik tersebut dilontarkan langsung Bupati PPU, Mudyat Noor. Dia menilai bahwa sejauh ini peran dan kepedulian perusahaan kelapa sawit masih didominasi program Corporate Social Responsibility (CSR) formalitas, yang skalanya tidak sepadan dengan beban daerah.
Baca Juga: Industri Tekstil Berpeluang Raup Pendapatan 8 Kali Lebih Cepat, Epson Hadirkan Solusi Printer Baru
Mudyat menyoroti bagaimana aktivitas logistik perusahaan kelapa sawit memberikan tekanan berat terhadap infrastruktur daerah. Setiap hari, jalan-jalan umum dilewati armada pengangkut bertonase besar.
"Dampak operasionalnya sangat besar, terutama kendaraan bertonase tinggi yang setiap hari mengangkut Tandan Buah Segar (TBS) maupun Crude Palm Oil (CPO). Mereka melintasi jalan provinsi, jalan kabupaten, hingga jalan desa. Kondisi itu tentu mempercepat kerusakan infrastruktur yang digunakan masyarakat," kata Mudyat usai menghadiri rangkaian Workshop Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) dan Sawit Expo 2026 di Jakarta, Rabu (8/7).
Dia menegaskan, persoalan kerusakan jalan tidak bisa serta-merta dibebankan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Perusahaan yang mengeruk keuntungan dari bumi PPU wajib mengambil tanggung jawab nyata dalam merawat jalur logistik mereka.
Baca Juga: Jadwal Lengkap Perempat Final Piala Dunia 2026, 8 Tim Terbaik Siap Bertarung
"Ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama, khususnya perusahaan-perusahaan sawit yang menikmati manfaat dari keberadaan infrastruktur daerah," ucapnya.
Sebagai Ketua Umum AKPSI, Mudyat berharap industri kelapa sawit bisa menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih inklusif. Menurutnya, potensi besar kelapa sawit harus dikelola secara berkeadilan agar manfaatnya tidak hanya dinikmati segelintir pihak. Manfaat tersebut harus melampaui sekadar penyerapan tenaga kerja atau pembagian CSR musiman.
Sejalan dengan tema Rapat Koordinasi Nasional AKPSI tahun ini, yaitu "Sawit untuk Rakyat", Mudyat mendesak adanya reformasi pola hubungan antara korporasi dan masyarakat setempat. Dia meminta perusahaan sawit membuang sikap eksklusif dan mulai membuka ruang kolaborasi yang lebih luas.
"Semangat 'Sawit untuk Rakyat' harus diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat secara langsung. Selama ini masih banyak perusahaan yang cenderung bersifat eksklusif, sehingga manfaat keberadaan perkebunan belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat di sekitarnya," pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A