KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Potensi ekonomi rumput laut jenis Gracilaria sp di Desa Babulu Laut, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Namun, riset mendalam menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) dan pemetaan Sistem Informasi Geografis (SIG) mengidentifikasi dua persoalan utama yang dihadapi petambak, yakni aksesibilitas dan ancaman lingkungan.
Staf Ahli Bupati PPU Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Margono Hadi Sutanto, menjelaskan bahwa persoalan pertama adalah sedimentasi jalur perairan.
Ia mencontohkan, akses menuju kawasan tambak, terutama di wilayah RT 08 yang menjadi sentra potensi terbesar dengan luas 635,55 hektare, masih sangat bergantung pada transportasi air.
Baca Juga: Pemkab Kutai Barat Siap Tertibkan Angkutan ODOL, BBPJN Kaltim Soroti Dampaknya bagi Jalan Nasional
“Sayangnya, alur perairan tersebut kini mengalami pendangkalan serius. Akibatnya, perahu petambak hanya bisa melintas saat air pasang. Ketika air surut, jalur tersebut lumpuh total. Kondisi ini memicu pembengkakan biaya angkut, waktu tempuh, hingga risiko penurunan mutu hasil panen,” ujar Margono, Rabu (15/7/2026).
Persoalan kedua adalah ancaman abrasi pesisir. Berdasarkan perbandingan citra satelit tahun 2000 hingga 2022, Desa Babulu Laut kehilangan daratan pesisir seluas 76,94 hektare akibat abrasi. Ironisnya, wilayah yang hilang tersebut merupakan kawasan tambak produktif milik warga.
“Dilaporkan ada tiga warga yang kehilangan tambaknya secara total dan sedikitnya 10 warga lainnya turut mengalami kerugian materiil,” ungkapnya.
Saat ini, rumput laut kering hanya dihargai sekitar Rp2.500 per kilogram di tingkat pengepul lokal. Dengan rata-rata kepemilikan tambak 1–3 hektare dan produktivitas 1–3 ton per hektare dalam satu siklus 45 hari, petambak sebenarnya mampu melakukan panen hingga delapan kali dalam setahun.
Namun, dalam skema bagi hasil konvensional 50:50 antara pemilik tambak dan pemanen, ditambah biaya angkut sebesar Rp300–Rp500 per kilogram, pemilik tambak hanya memperoleh estimasi pendapatan bersih sekitar Rp8 juta hingga Rp8,8 juta per hektare per tahun dengan asumsi produktivitas terendah.
“Angka ini seharusnya bisa meningkat drastis. Jika kualitas rumput laut mampu memenuhi standar mutu yang baik, harga di pasar pembanding dapat mencapai Rp5.000 hingga Rp15.000 per kilogram,” tegas Margono.
Untuk mengoptimalkan potensi yang selama ini belum tergarap maksimal, tim penyusun Policy Brief Budidaya Rumput Laut Gracilaria sp merekomendasikan tiga langkah intervensi strategis kepada Bupati PPU Mudyat Noor dan Wakil Bupati Abdul Waris Muin.
Baca Juga: 6 Sinyal Anak Cemas saat Memulai Sekolah yang Tak Boleh Diabaikan, Orangtua Wajib Peka
Pertama, intervensi pada sektor produksi melalui penyediaan tenaga ahli budidaya atau pelatihan intensif bagi penyuluh perikanan. Dari sisi infrastruktur, pemerintah daerah didorong melakukan perbaikan pematang tambak, pengadaan ekskavator amfibi untuk pengerukan sedimentasi, serta rehabilitasi mangrove guna menahan abrasi.
Kedua, intervensi pada sektor pascaproduksi dengan memberikan bantuan sarana pengeringan yang higienis serta alat ukur kadar air bagi kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) yang aktif. Langkah ini bertujuan menciptakan standar mutu yang seragam dan meningkatkan daya tawar produk.
“Ketiga, intervensi pada sektor pemasaran dan hilirisasi. Tujuannya membuka jaringan business matching yang menghubungkan langsung Pokdakan dengan BUMDes, Perumda, hingga eksportir skala besar untuk memutus rantai tengkulak. Selain itu, pendampingan UMKM lokal untuk mengolah rumput laut menjadi produk jadi juga perlu terus digalakkan,” pungkasnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi