KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Perjalanan Dinas PUPR PPU dalam mencetak tenaga konstruksi bersertifikasi penuh dengan dinamika. Pejabat Fungsional (Jafung) Bidang Bikon PUPR PPU, Jessay, mewakili Kepala Bidang Bina Konstruksi (Bikon) Dinas PUPR PPU, Fernando Hamonangan Hutagalung, merincikan rekam jejak capaian sertifikasi tenaga konstruksi di PPU yang terus berfluktuasi sejak 2022.
Pada 2022, bermodal anggaran awal Rp 99,97 juta, PUPR PPU berhasil menyertifikasi 24 dari 30 peserta pelatihan tukang pada Jenjang 1. Di tahun yang sama, Balai Jasa Konstruksi Wilayah (BJKW) V Banjarmasin masuk ke PPU dengan program masif selama 12 hari yang ditutup di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan berhasil menyertifikasi 771 pekerja untuk Jenjang 1 sampai 6.
Baca Juga: Dinas PUPR PPU Cetak 1.472 Tukang Bersertifikat, Siap Bersaing di Sektor Konstruksi
"Memasuki 2023, anggaran meningkat menjadi Rp 360 juta untuk 100 peserta. Namun, hanya 82 orang yang dinyatakan kompeten karena adanya kendala penurunan animo peserta di tengah jalannya pelatihan," ungkap Jessay, Kamis (16/7/2026).
Pada 2024 menjadi tahun puncak peminat lantaran tingginya dinamika pembangunan menyambut IKN. Dengan kucuran dana Bankeu Provinsi Kaltim sebesar Rp 2,5 miliar, PUPR PPU menggelar hingga 14 angkatan pelatihan (batch). Hasilnya, dari 476 peserta yang dilatih, sebanyak 443 orang dinyatakan kompeten.
"Perlu dipahami bahwa kelulusan atau predikat kompeten itu bukan kami yang menentukan, melainkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai perpanjangan tangan resmi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)," jelas Jessay.
Baca Juga: Seragam Gratis Belum Didistribusikan, Plt Kadisdikbud Kaltim Minta Maaf dan Beri Dispensasi Siswa
Kemudian, tren positif berlanjut ke 2025. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 479 juta dan target awal 83 orang, Dinas PUPR PPU mampu melakukan efisiensi sehingga memaksimalkan kuota hingga melatih 95 tenaga terampil.
"Dari jumlah itu, 92 orang dinyatakan lulus kompeten," sebutnya.
Setelah itu, lanjut Jessay, tantangan berat barulah muncul pada 2026, ini akibat keterbatasan anggaran yang merosot ke angka Rp 204 juta dengan target awal hanya 38 orang. Namun, demi memenuhi instruksi pimpinan agar pelatihan minimal bisa menyasar dua kelas (60 orang), Bidang Bikon pun terpaksa memutar otak.
Langkah taktis pun diambil melalui strategi sharing cost bersama pemerintah desa lewat kesepakatan bersama (MoU). Pihak desa membantu memfasilitasi tempat, konsumsi, dan perlengkapan seminar (seminar kit), sementara Dinas PUPR mengakomodasi biaya pelatihan dan sertifikasi.
Belajar dari evaluasi tahun-tahun sebelumnya agar indikator kinerja tidak merugi akibat peserta yang gugur di tengah jalan, aturan ketat pun diterapkan.
"Pada 2026 ini kami ikat pesertanya. Kami wajibkan mereka menandatangani surat fakta integritas untuk mengikuti proses dari awal sampai akhir. Hasilnya sangat memuaskan, dari 60 peserta yang ikut pelatihan tahun ini, seluruhnya 100 persen dinyatakan lulus dan kompeten," pungkas Fernando.
Diketahui, pembukaan serentak sertifikasi tenaga konstruksi 2026 dihelat secara serentak di Balai Desa Labangka pada 2 Juni. Eetelah pembukaan, masing - masing peserta kembali ke kelas di Desa Labangka dan Api-api. Kegiatan ditutup dengan pembagian sertifikasi uji kompetensi pada 4 Juni 2026. (*)
Editor : Duito Susanto