PENAJAM – Proses Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai memanas. Hingga memasuki hari ke-15 pendaftaran, sebanyak 10 aparatur sipil negara (ASN) telah mendaftar secara daring untuk memperebutkan empat jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Menariknya, lima dari 10 pelamar merupakan sekretaris dinas maupun badan di lingkungan Pemkab PPU. Kehadiran mereka diperkirakan membuat persaingan menuju kursi kepala OPD semakin kompetitif.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU Khairudin melalui Sekretaris BKPSDM Nurwati mengatakan, para pelamar tersebar pada lima jabatan yang dibuka.
"Tiga orang mendaftar sebagai calon Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, dua orang ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, dua orang ke Dinas Kesehatan, serta tiga orang ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang," ujarnya, Kamis (16/7).
Baca Juga: Anggaran Dipangkas, PUPR PPU Tetap Cetak Kelulusan 100 Persen Lewat Strategi Sharing Cost
Menurut Nurwati, dari 10 pelamar yang telah mendaftar, satu orang berasal dari luar Pemkab PPU, yakni ASN Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang mengikuti seleksi untuk jabatan Kepala Diskominfo PPU.
Berdasarkan data BKPSDM, lima sekretaris dinas yang mengikuti seleksi merupakan pejabat dengan pangkat Pembina Tingkat I (IV/b). Dua orang di antaranya mendaftar pada formasi Kepala Diskominfo, dua orang pada Kepala DPUPR, dan satu orang pada Kepala Disdikpora.
Selain para sekretaris tersebut, seleksi juga diikuti sejumlah pejabat administrator atau eselon III dari berbagai perangkat daerah.
"Mereka terdiri atas satu pejabat bergolongan Pembina Tingkat I (IV/b) yang mendaftar sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta empat pejabat bergolongan Pembina (IV/a) yang mengikuti seleksi pada formasi Diskominfo, Disdikpora, DPUPR, dan Dinkes," jelasnya.
Nurwati menambahkan, pengumuman pendaftaran masih dibuka hingga Senin (20/7). Setiap jabatan yang diseleksi minimal harus diikuti empat pelamar agar tahapan seleksi administrasi dapat dilaksanakan, sedangkan peserta yang lolos ke tahap berikutnya sedikitnya berjumlah tiga orang.
Ia menjelaskan, calon peserta wajib melengkapi sejumlah persyaratan administrasi, di antaranya surat keterangan sehat, surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang ditandatangani kepala perangkat daerah dan Kepala BKPSDM, serta surat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
"Untuk surat persetujuan dari PPK atau bupati, pelamar bisa mengurusnya secara kolektif melalui BKPSDM atau menghadap langsung kepada bupati," pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan