KALTIMPOST.ID, PENAJAM – Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di daerah, Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antardaerah (KAD) secara komoditas wilayah dengan Pemkab Karo untuk memperkuat rantai pasok pangan dan mengendalikan inflasi.
Ada juga penguatan sektor perdagangan yang diperluas hingga ranah asosiasi dan pelaku usaha. Salah satunya ditandai dengan kerja sama lini bisnis antara Perumda Manuntung Sukses bersama Asosiasi Pedagang PPU.
Pertemuan bertajuk Sinergi dan Kolaborasi melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dalam Menjamin Kesinambungan Pasokan, Pengendalian Harga dan Mitigasi Risiko El Nino tersebut dihadiri Bupati Penajam Paser Utara Mudyat Noor selaku Ketua TPID PPU.
Baca Juga: BPRS Bank Manfaat Klarifikasi Tunggakan Dana Bergulir Pemkab PPU, Dana Rp 4 Miliar Dipastikan Aman
Turut pula hadir Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud, Bupati Karo dr Antonius Ginting, Bupati Bulukumba H Andi Muhtar Ali Yusuf, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan Robi Ariadi, Kepala Divisi KPw Bank Indonesia Provinsi Sumut Abdul Halim, Kepala BULOG Divre Kaltim-Kaltara Musajin Said, serta Kepala BPS Balikpapan Marinda Dama Prianto.
Mudyat Noor menyoroti bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu prioritas nasional yang memerlukan perhatian serius dari seluruh pemerintah daerah. Terutama karena stabilitas harga pangan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan perekonomian daerah.
"Kondisi perekonomian global dan nasional saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Termasuk risiko perubahan iklim akibat El Nino yang berpotensi memengaruhi produksi pangan," ujar Mudyat Noor.
Ia menambahkan, sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), PPU memiliki tanggung jawab besar untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup, harga yang terjangkau, serta rantai distribusi yang lancar.
Baca Juga: Sekolah Internasional Rp250 Miliar Segera Dibangun di PPU, 5.000 Siswa Diprediksi Berebut Kursi
"Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan butuh sinergi kuat dari seluruh jajaran TPID dan para pemangku kepentingan atau stakeholders," jelasnya.
Dia juga memaparkan enam arahan strategis untuk mengendalikan inflasi dan memitigasi dampak musim kemarau. Di antaranya, OPD terkait diminta terus memantau stok dan distribusi komoditas bergejolak seperti beras, cabai, bawang merah, minyak goreng, gula, telur, dan daging ayam secara berkala.
Juga melakukan pemantauan harga secara rutin yang disinergikan dengan pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) di pasar-pasar, serta meningkatkan produktivitas pertanian, mengimbau masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan rumah, memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah, serta memberdayakan kelompok tani dan pelaku usaha pangan lokal. (*)
Editor : Duito Susanto