KALTIMPOST.ID,PENAJAM–Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengajak para sopir truk dan elemen masyarakat untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati PPU pada Selasa (18/8/2026) mulai pukul 10.00 Wita.
Aksi ini digelar sebagai bentuk kepedulian atas sulitnya akses bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akibat maraknya praktik pengetapan.
Ketua PC PMII PPU Masa Khidmat 2026–2027, Zamzam Nor Fathur Rahman, menegaskan bahwa BBM bersubsidi bukan sekadar urusan kuota atau antrean panjang, melainkan urat nadi dan denyut keberlangsungan ekonomi para pekerja, khususnya para sopir.
Pihaknya menilai pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan tidak boleh berhenti sebatas wacana.
"Ketika pengetapan BBM subsidi masih terus terjadi sementara masyarakat yang bekerja harus berhadapan dengan keterbatasan akses, maka pengawasan harus nyata di lapangan. BBM subsidi adalah hak masyarakat pekerja, bukan untuk dimanfaatkan pengetap," ujar Zamzam, Senin (17/8).
Meski mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU yang telah berkoordinasi dengan BPH Migas, Pertamina, DPRD, hingga merencanakan pembentukan Satgas Pengawasan, PMII menuntut hasil konkret. Mereka meminta Pemkab PPU bersama Polres PPU menindak tegas para pengetap secara adil dan konsisten.
Dalam aksi, PC PMII PPU mengusung empat tuntutan utama:
-
Jaminan Akses: Memastikan ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat dan pekerja yang benar-benar berhak.
-
Penertiban Pengetap: Menindak tegas dan menertibkan praktik pengetapan BBM bersubsidi yang merugikan publik.
-
Evaluasi Pengawasan: Memperkuat serta mengevaluasi mekanisme pengawasan di SPBU dan titik distribusi rawan secara berkala.
-
Layanan Pengaduan: Membangun sistem pengaduan masyarakat yang mudah, cepat, dan responsif terhadap dugaan penyalahgunaan BBM.
Zamzam menambahkan, aksi yang melibatkan gabungan sopir truk, mahasiswa, dan warga PPU ini mengusung misi damai guna menuntut keadilan distribusi. Seruan ini diharapkan mampu mendorong efektivitas pengawasan serta penegakan hukum yang berkeadilan di wilayah PPU.(*)
Editor : Thomas Priyandoko