KALTIMPOST.ID-Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan sekaligus mengatasi sejumlah persoalan di daerah.
Upaya tersebut dilakukan Bupati PPU Mudyat Noor melalui rangkaian pertemuan dengan sejumlah kementerian di Jakarta.
Salah satu agenda dilakukan di Kementerian Kebudayaan. Mudyat bertemu Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Judi Wahyudin untuk membahas kelanjutan pembangunan Rumah Adat Kuta Adat Paser.
Bangunan tersebut direncanakan memiliki panjang sekitar 117 meter. Namun, pembangunan baru terealisasi sekitar 28 meter dan masih membutuhkan anggaran lebih dari Rp 21 miliar untuk penyelesaiannya.
Baca Juga: Kemnaker Buka Pelatihan Gratis, Kuota 4.800 Peserta untuk Tiga Provinsi, Balikpapan Incar 500 Orang
“Rumah adat tersebut diharapkan menjadi pusat kegiatan adat, kebudayaan, pendidikan, ruang publik, dan pariwisata,” kata Mudyat.
Meski belum rampung, bagian bangunan yang telah tersedia sudah dimanfaatkan masyarakat, termasuk untuk aktivitas sekolah dan kegiatan adat tahunan.
Koordinasi dilanjutkan ke Kementerian Lingkungan Hidup. Pertemuan membahas usulan pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) serta peluang dukungan program pelestarian lingkungan, termasuk terumbu karang.
Mudyat menegaskan komitmen Pemkab PPU meningkatkan pengawasan terhadap operasional industri.
Pemerintah daerah bersama kementerian terkait akan memperketat pemeriksaan terhadap perusahaan yang dinilai tidak menaati dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
Baca Juga: Jalan Simpang Perdau–Tepian Langsat Kutim Beroperasi, Gubernur Minta Jalur Sangatta Segera Dibangun
Persoalan konektivitas telekomunikasi turut dibawa ke pemerintah pusat. Mudyat menemui Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria untuk membahas wilayah dengan sinyal lemah dan tanpa sinyal atau blank spot.
Menurut Mudyat, usulan penguatan jaringan dan penanganan blank spot telah mendapatkan persetujuan.
Kementerian dijadwalkan mengirim tim ke PPU untuk melakukan pemetaan lapangan sebagai dasar penanganan.
Pemkab PPU mengusulkan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) baru karena fasilitas BTS BAKTI terdekat saat ini masih berada di Kabupaten Paser.
Pada tahap awal, sembilan titik blank spot telah diajukan untuk pembangunan BTS. Sejumlah kawasan dengan sinyal lemah juga diusulkan mendapat penguatan jaringan.
Rangkaian koordinasi tersebut menjadi langkah Pemkab PPU untuk membuka dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan daerah, mulai pelestarian budaya, pengelolaan lingkungan hingga pemerataan akses telekomunikasi bagi masyarakat. (rd)
Editor : Romdani.