KALTIMPOST.ID, PENAJAM - Sebanyak 8 dari total 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) belum menyerahkan laporan realisasi capaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) PPU kini melayangkan surat penagihan kedua menyusul terlewatinya tenggat waktu pelaporan.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi (Rendalev) Bapelitbang PPU, Muhammad Zulfikar Iqbal, mengungkapkan bahwa hingga pertengahan Oktober 2026 baru 26 OPD yang menuntaskan pelaporan. Padahal, batas akhir penyerahan berkas telah dipatok pada 7 Oktober 2026.
Baca Juga: STNK Hilang dan Pajak Nunggak 5 Tahun, Berapa Biaya yang Harus Diurus Pemilik Kendaraan?
"Dari 34 OPD yang ada, baru 26 OPD yang sudah masuk laporannya," ujar Iqbal saat dikonfirmasi, Sabtu (17/10/2026).
Langkah penagihan aktif diambil agar seluruh data program kerja segera rampung dan dapat dievaluasi secara menyeluruh. Selain penagihan rutin di saluran koordinasi daring, Bapelitbang PPU menerbitkan surat resmi lanjutan kepada pimpinan instansi yang bersangkutan.
"Kami terus mengejar masing-masing OPD yang belum menyerahkan. Penekanan tetap seperti biasa, diimbau melalui grup koordinasi dan dilanjutkan dengan pengiriman surat permintaan kedua," jelasnya.
Baca Juga: Kabut Asap Karhutla Menjalar ke Indonesia Timur, Ini Daftar Bandara Terdampak
Mengenai pemetaan sektor yang belum mencapai target, Iqbal menegaskan kendala utama bukan bersumber dari merosotnya etos kerja perangkat daerah. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah tahun ini menjadi faktor penentu yang membebani realisasi fisik maupun penyerapan anggaran.
"Tahun ini cukup sulit untuk mengukurnya. Belum tercapainya target itu bukan karena kinerja OPD menurun, melainkan faktor kemampuan fiskal daerah kita," kata Iqbal.
Meskipun ruang fiskal daerah berada dalam posisi terbatas, Bapelitbang PPU menegaskan target strategis kepala daerah tetap dikawal ketat. Iqbal optimistis performa masing-masing instansi dapat terdongkrak optimal pada penutupan tahun anggaran.
Baca Juga: Gunung Bugis Diklaim Bebas Narkoba, Polisi Siapkan Program Rakyat Bersuara
"Terlepas pada kondisi fiskal yang terbatas, pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah sesuai RPJMD tetap jadi prioritas kami. Mudah-mudahan capaian kinerja OPD bisa ditingkatkan dan tergambar jelas di Triwulan IV nanti," pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A