PENAJAM – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menunggu kepastian penyelesaian Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar sebesar Rp320 miliar. Hingga Rabu (11/11/2026), pemerintah pusat belum menetapkan jadwal pencairan dana yang menjadi hak daerah tersebut.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU Muhajir mengatakan, pihaknya telah beberapa kali mempertanyakan kepastian penyaluran DBH tersebut. Namun, pemerintah pusat menyampaikan pencairan belum dapat dilakukan karena kondisi keuangan negara belum mencapai target realisasi riil.
“Kami sudah menanyakan alokasi kurang bayar DBH sekitar Rp320 miliar yang menjadi hak daerah. Tapi belum ada kepastian kapan realisasinya,” ujar Muhajir di Penajam, Rabu (11/11/2026).
Baca Juga: Tambahan Solar Subsidi 32.000 Liter untuk 360 Nelayan PPU
Sebagai alternatif penyelesaian, pemerintah pusat menyiapkan skema konversi sebagian DBH kurang bayar menjadi program kegiatan yang dibiayai melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Bupati PPU bersama DPRD dan jajaran terkait telah melakukan audiensi dengan PT SMI untuk memahami mekanisme tersebut. Pemkab PPU meminta penjelasan mengenai tata cara pengalokasian dana ke dalam bentuk program pembangunan fisik.
“Tentu kita meminta penjelasan terkait dengan mekanisme alokasi kurang bayar untuk didesain menjadi program kegiatan yang dibiayai PT SMI,” ungkapnya.
Saat ini, regulasi teknis skema tersebut masih disusun. Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT SMI tengah merancang Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai dasar hukum pelaksanaannya.
Muhajir menjelaskan, program yang diusulkan Pemkab PPU nantinya harus selaras dengan Asta Cita Presiden. Kriteria kegiatan diarahkan pada pemenuhan infrastruktur strategis, terutama konektivitas jalan dan penyediaan akses air bersih.
“Kita melihat kriterianya mencakup konektivitas atau infrastruktur jalan, dan air bersih. Kemudian itu juga yang menjadi kriteria yang kita susun nanti,” jelasnya.
Berdasarkan skema yang direncanakan, maksimal 60 persen dari total DBH kurang bayar akan dikonversi menjadi program kegiatan. Sementara 40 persen sisanya tetap dibayarkan pemerintah pusat secara tunai kepada daerah.
Pengalokasian program tersebut rencananya dimasukkan dalam Rancangan APBD 2027 dengan mengacu pada UU APBN 2027. Pemkab PPU baru dapat mengajukan pinjaman setelah PMK terkait resmi disahkan pemerintah pusat.
Editor : Muhammad Ridhuan