KALTIMPOST.ID,WASHINGTON–Gelaran Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat (AS), Meksiko, dan Kanada resmi bergulir pekan ini hingga 19 Juli mendatang. Namun, turnamen sepak bola terbesar di bumi ini dibuka di tengah atmosfer politik AS yang membara dan penuh polarisasi.
Menariknya, skeptisisme terhadap FIFA dan presidennya, Gianni Infantino, justru menjadi satu-satunya hal yang berhasil menyatukan para politikus Partai Demokrat dan Republik yang biasanya selalu berseberangan.
Baca Juga: Wasit Piala Dunia 2026 Asal Somalia Ditolak Masuk AS, FIFA Belum Bersuara
Hubungan mesra Infantino dengan Presiden Donald Trump menjadi sorotan utama. Demi memuluskan jalan, Infantino kerap menyambangi Gedung Putih dan bahkan menciptakan sebuah penghargaan perdamaian khusus untuk Trump. Namun, strategi "cari muka" ini gagal melunakkan hati para pemimpin daerah dan anggota kongres AS.
Kritik tajam salah satunya dipicu oleh gurauan Infantino dalam National Conference of Mayors di Washington, Januari lalu. Di hadapan puluhan wali kota yang sedang cemas akibat pengetatan imigrasi oleh pemerintah federal, Infantino berkelakar, "Untuk pertama kalinya dalam 250 tahun sejarah AS, Anda tidak hanya akan diinvasi, tetapi akan ditaklukkan... ditaklukkan oleh sepak bola." Candaan tersebut disambut keheningan dingin dari para kepala daerah.
Baca Juga: 3 hari Jelang Kick-off Piala Dunia 2026, Dua Kota Tuan Rumah Diguncang Insiden yang Bikin Waswas
Tiket Mahal Picu Amarah Bipartisan
Masalah harga tiket menjadi sumbu utama kemarahan lintas partai. Wali Kota New York, Zohran Mamdani dan Wali Kota Los Angeles, Karen Bass—keduanya dari Partai Demokrat—mengecam mahalnya tiket Piala Dunia. Mamdani bahkan harus turun tangan bernegosiasi demi mengamankan 1.000 tiket seharga USD 50 (sekitar Rp 800 ribu) per kursi untuk warga New York.
Tak hanya Demokrat, Presiden Donald Trump yang dikenal dekat dengan Infantino pun ikut melempar kritik. Kepada The New York Post, Trump menegaskan tidak sudi membayar USD 1.000 (sekitar Rp 16 juta) hanya untuk menonton laga pembuka AS melawan Paraguay.
Baca Juga: Imbas Krisis Visa Piala Dunia, Kapten Iran Tuntut Pertanggungjawaban FIFA
Kritik lebih pedas datang dari Senator Republik asal Indiana, Todd Young. Mantan pemain sepak bola Divisi 1 di Akademi Angkatan Laut AS ini menyebut FIFA sudah buta terhadap realitas masyarakat bawah.
"FIFA sudah menjadi komplotan yang dikendalikan oleh para elite. Mereka punya sejarah panjang masalah korupsi. Rasanya mereka melupakan misi tunggalnya, yaitu menumbuhkan sepak bola, terutama bagi anak-anak muda di dunia yang tidak memiliki modal untuk mengakses olahraga ini," tegas Young.
Senada, Anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Rick Larsen, menyatakan hal serupa. "Setiap pencinta sepak bola internasional pasti berharap Infantino tidak terlalu sering masuk berita dan lebih fokus mempromosikan permainan ini," sindirnya.
Baca Juga: Sempat Terganjal Konflik, AS Akhirnya Terbitkan Visa untuk Timnas Iran di Piala Dunia
Panggung Citra Politik Trump
Bagi Donald Trump, Piala Dunia 2026 merupakan bagian dari rangkaian mega-proyek di periode kedua kepemimpinannya untuk memoles citra dan warisan politik (legacy). Setelah Piala Dunia, AS juga akan menggelar Olimpiade Los Angeles pada 2028—tahun terakhir masa jabatan Trump.
Namun, turnamen ini berjalan di tengah merosotnya tingkat kepuasan publik terhadap Trump yang hanya mencapai 37 persen berdasarkan jajak pendapat AP-NORC Mei lalu. Gedung Putih pun harus memutar otak menghadapi dilema kebijakan imigrasi mereka yang super-ketat.
Baca Juga: Piala Dunia Belum Dimulai, Timnas Jerman Sudah Dihantam Badai Cedera
Demi menyambut turis asing, pemerintah AS melunakkan aturan dengan menangguhkan jaminan uang ikatan hingga USD 15.000 bagi suporter dari negara kualifikasi. Meski demikian, ancaman internal tetap membayangi. Menteri Keamanan Dalam Negeri, Markwayne Mullin, sempat mengancam akan menghentikan proses bea cukai di bandara kota-kota yang menolak kebijakan imigrasi Trump.
"Piala Dunia 2026 berada di persimpangan dua realitas yang mencolok," ujar Ashleigh Huffman, mantan Kepala Diplomasi Olahraga Departemen Luar Negeri AS. "Ada peluang emas untuk menyatukan negara yang terpecah, namun di sisi lain, ada pengawasan ketat terkait hak asasi manusia, akses, dan isu imigrasi."
Hingga berita ini diturunkan, perwakilan FIFA memilih bungkam dan tidak merespons permintaan konfirmasi terkait gelombang kritik tersebut. Di tengah segala ketegangan politik Washington, para pencinta sepak bola di AS kini hanya bisa berharap bahwa ketika peluit kick-off ditiup, drama politik bisa mereda dan digantikan oleh drama lapangan hijau.(*)
Editor : Thomas Priyandoko