SAMARINDA–Pemilih di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) jadi atensi KPU Kaltim jelang pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Khususnya tentang fasilitasi hak pemilih yang merujuk pada pelaksanaan pemilu serentak, Februari lalu.
“Perlu diidentifikasi apa saja kendala dalam pemenuhan fasilitas pemilih di sana jadi bisa diperbaiki. Tapi ini berlaku untuk seluruh kawasan se-Kaltim,” ungkap Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris.
Upaya itu sempat ditempuh pada 19–21 Mei lalu dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih Pilkada 2024 se-Kaltim di Balikpapan.
Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan se-Kaltim.
KPU Kaltim dan KPU kabupaten/kota perlu menyinkronkan data penduduk yang berhak menggunakan hak pilihnya. Khusus IKN, sambung dia, perlu ada koordinasi lebih lanjut antar-tiga kabupaten/kota, yakni Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, hingga Balikpapan.
Untuk diketahui, pada pemilu serentak lalu, daftar pemilih tetap yang terakomodasi di kawasan IKN sebanyak 304 pemilih dengan ditetapkan dua tempat pemungutan suara khusus, yakni TPS 901 dan TPS 902. Jumlah itu belum termasuk dengan pemilih tambahan atau pemilih khusus.
Di pemilu lalu, partisipasi pemilih se-Kaltim mencapai 79 persen, melebih target nasional sebesar 77,5 persen. Kendati begitu, jumlah itu perlu terus didongkrak agar kualitas pemilu kian baik. “Tapi itu enggak hanya kerja KPU. Ada kerja berbagai pihak, termasuk pemangku kebijakan daerah,” tuturnya.
Galeh Akbar Tanjung, komisioner Bawaslu Kaltim Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas menerangkan, KPU harus memastikan merekrut panitia pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang kredibel agar pemutakhiran mendapat hasil yang valid dan transparan.
Di beberapa edisi pemilu sebelumnya, Bawaslu masih mendapati temuan ketidaksesuaian data pencocokan dan penelitian (coklit) oleh pantarlih. “Seperti data pemilih ganda, pemilih meninggal masih dinyatakan aktif, hingga purnawirawan TNI/Polri yang tak terdaftar dalam DPT padahal statusnya sudah berubah,” jelasnya. (ryu/ind/k8)
Editor : Indra Nuswantoro