INDONESIA sebagai negara demokrasi, dianggap penting di kawasan Asia Tenggara. Setelah mengalami masa kekuasaan otoriter selama 32 tahun, Indonesia bertransisi ke reformasi pada 1998.
Meskipun reformasi telah berlangsung selama lebih dua dekade, upaya demokratisasi masih menjadi isu penting dan membutuhkan perhatian cukup besar, agar bisa terus berjalan tanpa henti di Tanah Air.
Demokratisasi dipandang sebagai proses panjang dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah. Khususnya dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Dalam konteks demokrasi, partisipasi masyarakat memungkinkan mereka mengontrol pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan publik.
Namun, upaya demokratisasi di Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai tantangan, seperti korupsi, ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial. “Itu tantangan besarnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses politik," ujar Irianto.
Padahal, menurutnya, Indonesia memiliki sejumlah lembaga partisipatif. Seperti konsultasi publik, survei opini publik, dan forum masyarakat. Tapi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan masih terbatas.
Upaya demokratisasi di Indonesia, lanjut Irianto, dihadapkan dengan isu-isu seperti ketidakadilan sosial dan kekerasan politik. Salah satu teori yang relevan dalam mengatasi isu-isu tersebut yakni teori keadilan sosial, menekankan pentingnya menciptakan sistem sosial yang adil dan inklusif.
“Nah, konteks demokrasi, teori keadilan sosial dapat diterapkan terkait pengembangan kebijakan publik yang memperhatikan kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Untuk meningkatkan upaya demokratisasi di Indonesia, diperlukan peran aktif dari masyarakat sipil dan pemerintah. Masyarakat sipil dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses politik melalui partisipasi dalam lembaga-lembaga partisipatif, seperti konsultasi publik dan forum masyarakat.
“Publik bisa memperjuangkan hak-hak mereka dan mempromosikan keadilan sosial melalui aktivitas-aktivitas advokasi dan gerakan sosial,” bebernya.
Pemerintah juga dapat berperan aktif dalam mempromosikan upaya demokratisasi. Misalnya dengan mengembangkan sistem politik yang inklusif dan menguatkan institusi-institusi demokratis. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan publik, serta memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dalam sistem politiknya sejak jatuhnya rezim otoriter. Sejak saat itu, upaya memperkuat demokrasi dan mendorong partisipasi aktif masyarakat telah menjadi prioritas utama pembangunan nasional.
Dalam konteks Indonesia, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti dalam pemilihan umum, partisipasi kegiatan sosial dan politik di lingkungan sekitar, partisipasi aksi protes dan demonstrasi, dan partisipasi dalam berbagai forum dan pertemuan publik.
Namun, keberhasilan partisipasi masyarakat dalam memperkuat demokrasi di Indonesia juga bergantung pada keadilan sosial. Teori keadilan sosial menyatakan bahwa distribusi sumber daya dan kesempatan yang adil dan merata adalah syarat bagi tercapainya keadilan sosial.
Dalam konteks Indonesia, upaya memperkuat keadilan sosial dapat dilakukan melalui reformasi agraria, pengurangan kesenjangan ekonomi dan pendapatan, serta pemberdayaan masyarakat melalui akses yang lebih baik ke sumber daya dan kesempatan.
Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya memperkuat demokratisasi di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. Terutama di daerah pedesaan dan perkotaan yang terpencil.
"Kecenderungan untuk mengambil keputusan tanpa melibatkan masyarakat menjadi masalah yang harus diatasi,” sambung pria yang pernah mendapat predikat lulusan terbaik Diklatpim tingkat II pada 1998.
Selain itu, masih terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan di Indonesia, yang dapat menghambat partisipasi masyarakat dan memperkuat demokrasi. “Untuk mengatasi tantangan itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk memperkuat akses masyarakat terhadap sumber daya dan kesempatan, serta reformasi kebijakan yang mendukung keadilan sosial,” tegasnya.
Dalam rangka memperkuat demokratisasi di Indonesia, reformasi kebijakan dan sistem yang lebih terbuka dan akuntabel adalah hal yang sangat penting. Reformasi untuk mencegah praktik-praktik korupsi dan nepotisme yang dapat merusak demokrasi.
Salah satu langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan publik, dan memperkuat mekanisme pengawasan yang ada.
Selain itu, perlu juga dilakukan perbaikan pada sistem pendidikan dan kesehatan, agar lebih merata dan terjangkau semua masyarakat. Hal itu akan membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, dan memperkuat keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan.
Menurutnya, yang tidak kalah penting, pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dan memperkuat independensi mereka dari tekanan politik. Hal itu membantu memastikan hukum ditegakkan dengan adil, dan pelanggar hukum dikenai sanksi yang tegas.
“Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia juga harus dierkuat, baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya,” jelasnya.
Dalam upaya memperkuat demokratisasi, peran media dan jurnalis sangat penting. Mereka harus dijamin kebebasan, melaporkan berita secara independen dan tidak terganggu tekanan politik atau kepentingan bisnis.
“Sebagai konsumen berita, masyarakat perlu kritis dalam mengevaluasi sumber berita dan tidak mudah terpengaruh propaganda atau narasi yang disajikan oleh kepentingan tertentu,” sebutnya.
Penting juga untuk membangun jaringan kerja sama antara berbagai sektor dan pemangku kepentingan, dalam rangka memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. NGO, akademisi, praktisi, dan aktivis masyarakat harus bekerja sama untuk memperkuat partisipasi dalam pengambilan keputusan publik, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi.
“Di Indonesia, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam memperkuat demokrasi. Namun, dengan upaya bersama semua pihak dan dukungan masyarakat, Indonesia dapat memperkuat demokrasi dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan,” kunci mantan sekretaris Provinsi Kaltim itu. (dra/kri)
Editor : Almasrifah