KALTIMPOST.ID, Tiga aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Kota Tepian dilaporkan Bawaslu Samarinda ke Komite ASN (KASN) di Jakarta lantaran disinyalir melanggar kode etik dan netralitas. Khususnya, aktivitas pendekatan ke penjaringan kepala dan wakil kepala daerah yang dibuka partai politik (parpol) di Samarinda.
Ketiga ASN itu, Sekretaris DPRD Samarinda Agus Tri Sutanto; Kepala Badan Perencanaan dan Riset Daerah Ananta Fathurrozi; dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Ibrohim. “Laporan ini sebagai tindak lanjut hasil pengawasan kami. Karena ketiganya diketahui melakukan pendekatan ke parpol sebagai bakal calon wali atau wakil wali kota,” ungkap Komisioner Bawaslu Samarinda Tumenggung Udayana saat dikonfirmasi, Senin (10/6).
Ketiganya dinilai para pengawas pemilu telah melanggar Pasal 9 Ayat 2 UU 20/2023 tentang ASN. Dalam pasal itu dijelaskan ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan parpol. Nah, sambung dia, Bawaslu berwenang merekomendasikan hal itu ke instansi terkait tentang hasil pengawasan netralitas tersebut.
Klarifikasi pun sudah ditempuh Bawaslu Samarinda ke ketiga ASN tersebut. Diketahui, Agus Tri Sutanto diduga melanggar kode etik ASN karena ingin menjadi wakil wali kota. Dia mengikuti penjaringan di beberapa partai, yakni partai Nasdem, Demokrat, PDIP, Gerindra, PPP, PAN. Sementara Ibrohim dan Ananta Fathurrozi mendaftar sebagai bakal calon wakil kepala daerah di Gerindra.
Sementara itu, kedatangan Bawaslu Samarinda ke Sekretariat KASN di Jalan Gatot Subroto, Komplek Smesco, Pancoran, Jakarta Selatan pada 10 Juni 2024 diterima Asisten KASN Bidang Penerapan Nilai Dasar Kode Etik, Farhan Abdi Utama. Pihaknya menjelaskan akan segera menelaah rekomendasi yang diberikan Bawaslu Samarinda untuk menentukan jenis sanksi yang mungkin diterapkan ke ketiga ASN yang dilaporkan.
Menurut dia, ada opsi bagi ASN yang ingin memenuhi hasrat politiknya dalam pemilihan kepala daerah, yakni mengambil cuti di luar tanggungan negara. “Laporan kami telaah dulu, kami punya 14 hari kerja untuk memutuskan sanksi,” singkatnya. (ryu/waz)
Editor : Dwi Puspitarini