Berangkat dari kesulitan warga mendapatkan tabung melon, terutama mendekati momen hari besar, Pemkot Samarinda pun berinovasi dengan menerbitkan Kartu Pembelian Gas LPG 3 Kg (bersubsidi).
Pendataannya telah dilakukan sejak Juni lalu. Terbaru, Kamis (19/9) kartu kendali pembelian gas elpiji bersubsidi tersebut diluncurkan Wali Kota Samarinda Andi Harun, bersama warga penerima kartu di Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, sebagai lokasi pertama pilot project program tersebut.
Andi Harun mengatakan, program ini merupakan diinisiasi setelah melihat kesulitan warga mendapat gas 3 kg di pasaran, sehingga harganya pun melambung dari harga eceran tertinggi (HET) Rp 18.000.
Terlebih sesuai amanat pemerintah pusat melalui Perpres 104/2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 kg serta Permen ESDM Nomor 26/2009, bahwa penggunaan elpiji 3 kg hanya diperuntunkkan bagi rumah rumah tangga dan usaha mikro dengan penghasilan kurang dari Rp 1,5 juta per bulan.
“Makanya perlu diatur regulasi agar lebih tepat sasaran, mislanya dengan pengunaan kartu tepat sasaran ini,” ucapnya.
Dia berharap dengan konsistenya program ini, warga yang benar-benar berhak menikmati gas 3 kg bersubsidi ini, akan tepat sasaran.
Dirinya pun mengajak Pertamina serta Hiswana Migas agar menjaga situasi sebelumnya seperti sekulitan mendapat tabung elpiji pada momen tertentu bisa dihindari.
“Ini juga upaya melindungi pelaku UMKM yang bersandar penuh pada gas elpiji ini, bertahap bisa teratasi. Insyaallah akan berlaku di seluruh Samarinda,” sambungnya menutup.
Sementara itu, terkait rencana perluasan program, mengingat saat ini baru kelurahan Bukit Pinang dengan jumlah warga kurang mampu sekitar 498 KK yang mendapat distribusi kartu kendali, Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda Nurrahmani menarget sampai dengan akhir tahun, 10 kecamatan akan menikmati program ini.
Namun demikian diakuinya perlu ketelitian dan dukungan berbagai pihak dari kecamatan, kelurahan, ketua RT serta dari sisi Pertamina, Hiswana Migas hingga pangkalan sangat diperlukan.
“Untuk memformulasikan skema di kelurahan Bukit Pinang ini saja perlu waktu lebih dari dua bulan. Namun karena teknisnya sudah diketahui, maka akan diperluas,” ucapnya.
Dia menyebut salah satu kunci selain kerja sama semua pihak yakni kesediaan data warga kurang mampu yang dikelola Dinas Sosial (Dissos) dalam hal ini SSC (social security number/SSC).
Meliputi data warga miskin atau miskin ekstrem yang memang menjadi sasaran utama tabung bersubsidi ini.
“Ini bertahap juga akan menjangkau pelaku UMKM. Sementara saat ini mengutamakan warga tidak mampu,” ujarnya.
Terkait mekanisme pengawasan, diakuinya pihaknya akan siap menerima berbagai masukan warga, yang dapat disampaikan kepada ketua RT, lurah maupun camat setempat.
“Pasti ada berbagai aduan ketika ada sesuatu yang janggal. Makanya akan terus dievaluasi,” tambahnya.
Sebagai informasi, mengenai mekanisme, setiap warga kurang mampu telah diberi jatah kuota dari 2-5 tabung gas per bulan dengan pembelian terbatas 1 tabung per minggu, di setiap pangkalan terdekat tempat tinggalnya.
Data pemilik kartu pembelian pun sudah terekap di setiap pangkalan, sehingga ketika pangkalan menerima pengiriman tabung dari agen, maka penerima kartu akan diinformasikan.
“Termasuk memastikan bahwa harga jualnya juga sesuai HET, Rp 18.000 per tabung. Kami akan siap menerima aduan, sebagai bahan evaluasi untuk penerapan di wilayah lain,” tutupnya. (*)
Editor : Almasrifah