Kejari Samarinda Tangani Perkara KDRT dengan Restorative Justice,

Bayu Rolles • Dipublikasikan Senin, 10 Februari 2025 | 05:50 WIB
SEPAKAT DAMAI: Kasus KDRT yang menyandung SY resmi dihentikan Kejari Samarinda lewat Restorative Justice, Jumat (7/2/2025). (DOK KEJARI SAMARINDA)
SEPAKAT DAMAI: Kasus KDRT yang menyandung SY resmi dihentikan Kejari Samarinda lewat Restorative Justice, Jumat (7/2/2025). (DOK KEJARI SAMARINDA)

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Kepala Kejari Samarinda, Firmansyah Subhan, menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) untuk perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Jumat, 7 Februari 2025. 

SKP2 itu diterbitkan untuk menindaklanjuti usulan Restorative Justice (RJ) yang disetujui Kejagung RI.

Pelaku berinisal SY dalam kasus itu mendapat kesempatan kedua. Dia lepas dari jerat hukum, tak perlu menjalani persidangan karena terseret Pasal 44 Ayat 1 UU 23/2024 tentang KDRT. 

Prosesnya tak instan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menangani perkara lewat pendekatan yang lebih memilih perdamaian ketimbang hukuman itu.

Dari perkara yang tak boleh memiliki ancaman di atas lima tahun, pertama kali tersangkut pidana, serta adanya perdamaian. 

Pada 22 Januari 2025, dijembatani jaksa fasilitator dari Kejari Samarinda, SY dan korban dimediasi dan bersepakat berdamai. Keduanya tak lagi menyoal peristiwa yang sudah terjadi dan berharap hal itu tak terulang.

Editor : Uways Alqadrie
kdrt Kejari Samarinda Kejagung