KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Wacana penutupan lalu lintas kapal bermuatan besar di Sungai Mahakam pasca-insiden penabrakan tongkang terhadap fender Jembatan Mahakam I memicu pro dan kontra.
Sejumlah pihak menilai langkah ini bisa berdampak luas terhadap perekonomian Kalimantan Timur. Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) Kaltim menjadi salah satu yang angkat suara.
Sekretaris DPD GPEI Kaltim, Hasrun Jaya, menegaskan bahwa kebijakan ini berisiko besar terhadap sektor transportasi, logistik, dan lapangan pekerjaan.
Menurut dia, Sungai Mahakam adalah urat nadi distribusi bagi berbagai sektor, mulai dari perkebunan, kehutanan, hingga pertambangan.
Jika jalur pelayaran ditutup, disebutnya, biaya distribusi akan melonjak, yang berpotensi menurunkan daya saing industri dan bahkan memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.
“Kegiatan ekspor-impor di Kaltim sangat bergantung pada jalur pelayaran Sungai Mahakam. Jika ditutup, arus logistik terganggu, biaya operasional melonjak, dan industri kita akan melemah. Ini bisa menyebabkan PHK besar-besaran,” ujarnya kepada Kaltim Post, Kamis (13/3).
Bukan hanya perusahaan besar yang terdampak, sambung dia, tetapi juga ribuan pekerja pelabuhan, tenaga bongkar muat, sopir angkutan, hingga pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas ekonomi di kawasan ini.
Pada bagian lain, Hasrun Jaya mengusulkan peningkatan infrastruktur Jembatan Mahakam I, seperti meninggikan jembatan atau membangun jembatan baru, guna memastikan kapal dapat melintas tanpa hambatan.
"Ke depannya, pembangunan jembatan baru yang lebih aman dan efisien sangat diperlukan. Saat ini, jarak antar tiang pada jembatan yang ada terlalu sempit, sehingga berpotensi menghambat arus lalu lintas. Selain itu, jembatan ini telah mengalami kecelakaan atau tertabrak sekitar 22 kali, yang menandakan perlunya evaluasi serta perbaikan agar insiden serupa tidak terulang," ungkapnya. (*)
Editor : Almasrifah