KALTIMPOST.ID, SAMARINDA— Hari Buruh pada 1 Mei 2025, diperingati sekelompok buruh dan mahasiswa di Samarinda dengan berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (1/5).
Aksi yang dimulai sejak pukul 10.00 Wita ini membawa sejumlah tuntutan, mulai dari penurunan upah riil, meningkatnya ketimpangan kekayaan, pelemahan sektor manufaktur, potensi pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga persoalan sektor informal dan ketidakstabilan pekerjaan.
Iqbal Al Fiqri dari Komite Rakyat Relawan menyampaikan, upah riil pekerja mengalami penurunan tajam pasca pandemi Covid-19. Menurutnya, pertumbuhan upah saat ini lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi.
"Formulasi upah dalam Undang-Undang Cipta Kerja dinilai terlalu rendah dan tidak berpihak pada pekerja," ujarnya.
Iqbal juga menilai terjadi kesenjangan kekayaan yang semakin melebar. Dia menyebut, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta penduduk lainnya.
"Ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi yang sangat serius," tegasnya.
Iqbal menambahkan, pelemahan indikator ekonomi di sektor manufaktur, terutama di industri tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki, berpotensi memicu lonjakan angka pengangguran, khususnya di kalangan muda.
"Sebanyak 78 ribu pekerja diperkirakan mengalami PHK pada 2024, dan angka ini diprediksi terus meningkat pada 2025," jelasnya.
Selain itu, lanjut dia, persoalan pekerja gig, sistem kerja fleksibel tanpa kontrak tetap yang kian marak. Meskipun memberi peluang kerja, sistem ini dinilai menimbulkan ketidakstabilan dan minim perlindungan sosial bagi pekerja.
"Momentum Hari Buruh Internasional harus menjadi pengingat bahwa kelas pekerja adalah kekuatan utama dalam mendorong perubahan sosial," pungkas Iqbal. (*)
Editor : Ismet Rifani