KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Menanggapi lebih 100 hari masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, gelombang kritik datang dari mahasiswa di Samarinda, yang menyuarakan aspirasi dan keresahan masyarakat, Selasa (10/6).
Aksi unjuk rasa yang digulirkan Gerakan Kalimantan Timur Melawan Diam, menggelar aksi di pelataran Kantor Gubernur Kaltim. Mereka menyoroti janji kampanye yang dinilai tidak kunjung terealisasi dan memburuknya kondisi sosial-lingkungan di daerah.
Dalam penyampaiannya, AM Akmal selaku perwakilan mahasiwa menegaskan, selama 100 hari pemerintahan Rudy–Seno, tidak terasa adanya perubahan signifikan.
Gerakan itu turut menyoroti persoalan keamanan publik, mulai minimnya perlindungan di kawasan jembatan dan jalan raya, hingga meningkatnya tindak kekerasan di ruang publik. Mereka menilai pemimpin daerah seolah abai terhadap potensi ancaman keselamatan warganya.
Sekprov Kaltim Sri Wahyuni menemui mahasiswa dan mengajak masuk untuk membahas dan diskusi lebih lanjut.
Sri mendengarkan aspirasi dan keluhan yang disampaikan. Program Gratispol dan Jospol yang menjadi unggulan Rudy dan Seno, dinilai belum terelisiasi dan belum adanya transparansi yang jelas untuk masyarakat.
Sri mengapresiasi peran aktif mahasiswa dalam pembangunan daerah. "Saya mengapresiasi mahasiswa yang menjadi bagian pelaku pembangunan, yang tidak hanya mencakup dari pemerintah provinsi," ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya setiap kegiatan pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang jelas. "Tentu tidak ingin membuat kegiatan secara serampangan. Semua visi-misi dituangkan dalam rancangan RPJMD, kemudian dilaksanakan dengan payung hukum berupa peraturan gubernur dan surat keputusan gubernur," jelasnya.
Peraturan gubernur tidak bisa langsung ditetapkan tanpa proses evaluasi. "Peraturan yang telah dirancang harus disampaikan dulu kepada Kemendagri untuk dievaluasi dan difasilitasi," tuturnya.
Terkait program prioritas, dia menyebutkan bahwa saat ini peraturan gubernur untuk pendidikan dan kesehatan gratis sedang dalam proses. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pergub sudah ditetapkan, dan akan buat buku saku untuk pelaksanaannya," tambahnya.
Mengenai pelaksanaan program visi-misi gubernur, prosesnya dilakukan secara bertahap. "Karena keterbatasan APBD tahun ini, tentu belum bisa sepenuhnya direalisasikan. Tapi mudah-mudahan dalam lima tahun ke depan, seluruh program bisa direalisasikan secara maksimal," ungkapnya. Semua keresahan dari mahasiswa dijawab satu per-satu.
Editor : Dwi Restu A