KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Setiap daerah saat ini sedang masif menggaungkan transportasi umum berbasis teknologi. Samarinda pun tengah berupaya.
Perencanaan diklaim sudah matang, namun kendala masih dihadapi khususnya terkait anggaran.
Program itu merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah kota untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi, yang nantinya mengurai kemacetan, serta mendorong pembangunan transportasi berkelanjutan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan, seluruh perencanaan telah disiapkan. Namun, realisasi program masih menunggu alokasi anggaran.
"Secara konsep dan teknis kami sudah siap. Tapi karena belum ada anggaran tahun ini, pelaksanaannya dialihkan ke 2026,” ujar Manalu, Rabu (2/7).
Menurutnya, langkah memperlebar jalan atau membuka jalur baru bukan lagi solusi ideal. Justru hal tersebut mendorong masyarakat semakin tergoda membeli kendaraan pribadi.
“Solusi jangka panjang adalah membangun layanan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terintegrasi. Kita perlu dorong masyarakat untuk membiasakan diri menggunakan transportasi umum," katanya.
Manalu sedikit memberikan bocoran mengenai transportasi umum tersebut. Strategi push and pull akan diterapkan.
Strategi push, kata dia, dilakukan dengan menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan, seperti sistem satu arah, ganjil genap, serta pelarangan parkir di tepi jalan di sejumlah ruas kota.
Sementara strategi pull, lanjut dia, berupa penyediaan layanan transportasi publik yang berbasis teknologi.
Nantinya, masyarakat bisa memantau jadwal kedatangan bus, nomor armada, jumlah bangku kosong, hingga tarif dari halte melalui aplikasi.
“Konsep itu kurang lebih mirip dengan di Balikpapan. Kami juga telah ajukan permohonan dukungan ke Kementerian Perhubungan," jelasnya.
Pada faktor lain, menurut Manalu, pengembangan transportasi publik juga berdampak langsung terhadap pengurangan emisi gas buang, perubahan iklim, bahkan hingga penurunan angka kemiskinan.
“Transportasi menyedot 25–30 persen pengeluaran keluarga setiap bulan. Kalau itu bisa dikurangi dengan angkutan umum, berarti ada alokasi lebih untuk kebutuhan lain. Itu berkaitan dengan kesejahteraan keluarga,” urainya.
Pembangunan transportasi publik bukan sekadar soal kendaraan, tapi kehadiran negara dalam menghubungkan warga dari tingkat kelurahan hingga kecamatan tanpa harus mengandalkan kendaraan pribadi.
“Kalau sekarang konektivitas hanya untuk pemilik kendaraan pribadi, pemerintah belum benar-benar hadir. Maka melalui layanan tersebut negara hadir,” tukasnya.
Editor : Dwi Restu A