KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Tidak sekadar memberi akses pendidikan bagi warga kurang mampu, Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 24 di Samarinda memantapkan arah kurikulum sebagai boarding school yang berorientasi perguruan tinggi.
Konsep ini diyakini bisa jadi rujukan bagi penyelenggaraan SR lain di bawah Kementerian Sosial (Kemensos) RI di Kalimantan. Penanggung jawab sekolah, Hasyim, menjelaskan, tahap awal pendidikan dimulai bukan dari pengenalan lingkungan semata, melainkan dari pemeriksaan kesehatan menyeluruh.
Makanya awal MPLS siswa SR dimulai dengan tes kesehatan. “Data ini jadi dasar pemetaan kondisi fisik siswa, karena perlakuan di boarding akan seragam," ujarnya, Senin (14/7).
Pemeriksaan yang dilakukan meliputi tinggi badan, riwayat penyakit, dan kondisi fisik lainnya. Selanjutnya nanti di asrama, pelatihan dasar seperti baris-berbaris dan pembinaan kerohanian akan diberikan kepada para siswa.
"Ini bagian dari pembentukan karakter siswa sejak dini. Perkiraan kami 1-2 Agustus mendatang para siswa sudah bisa mulai masuk ke asrama di BPMP Kaltim," jelasnya.
Dari sisi kurikulum, SR tetap mengacu pada standar nasional. Namun, metode pengajaran dirancang berbeda, sebagaimana arahan dari Kemensos dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), SR mengadopsi sistem modul dari Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Al-Hikmah Surabaya.
“Artinya, meski jumlah mata pelajaran setara dengan sekolah reguler, penyampaian materi dibuat lebih padat dan terfokus,” terangnya. “Pada tiga bulan pertama mereka juga akan tetap mengikuti kegiatan-kegiatan penyesuaian terlebih dahulu, baru selanjutnya fokus ke pelajaran inti,” singkatnya
Hasyim menerangkan, para siswa SR akan dididik dengan berorientasi bukan hanya lulus SMA, tapi siap masuk perguruan tinggi. Karena anak-anak ini nantinya akan difasilitasi juga hingga jenjang kuliah. “Ini sejalan dengan amanat Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan kesinambungan pendidikan bagi siswa dari keluarga rentan,” terangnya.
Model pengajaran pun menyesuaikan dengan pendekatan project-based learning (PBL), tidak lagi mengandalkan ceramah panjang. Praktik-praktik langsung justru didorong agar siswa terbiasa berpikir kritis dan mandiri.
Terkait legalitas, Hasyim memastikan bahwa ijazah dari sekolah rakyat ini bisa digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi karena Nomor Pokok Pokok Nasional (NSPN) sudah diterbitkan.
"Strukturnya memang di bawah Kemensos, tapi standarnya tetap mengikuti Kemendikdasmen. Jadi sah, bahkan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi," tegasnya.
Dengan konsep ini, SR di Samarinda membuka jalan baru dalam pendidikan berbasis asrama, gratis, dan berorientasi masa depan. Model ini disebut-sebut bakal menjadi contoh bagi daerah lain di Kalimantan yang ingin menyelenggarakan sekolah rakyat serupa. “Kami berharap dukungan penyebar luasan adanya sekolah ini sehingga lebih banyak masyarakat yang mengetahui,” pungkasnya. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo