Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, pelantikan pejabat definitif akan digelar bulan ini, sebelum 30 Agustus. “Tinggal dilantik, saya pastikan bulan ini. Agendanya memang padat karena 17 Agustus, tapi waktu masih ada. Bahkan bisa jadi selain JPT, ada beberapa pejabat lain juga akan dilantik bersamaan,” ujar Andi Harun, Rabu (20/8).
Saat ini, terdapat tujuh posisi JPT yang kosong, bahkan beberapa dinas pun menyusul. Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) masih dipimpin pelaksana tugas (Plt), antara lain Inspektorat Daerah, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta Dinas Tenaga Kerja.
Andi Harun menjelaskan, pelantikan baru bisa dilakukan setelah memenuhi syarat perundangan. Sesuai aturan, kepala daerah hanya bisa melakukan pengisian jabatan enam bulan setelah dilantik. “Sekitar tanggal 20-an Agustus, genap enam bulan saya menjabat. Jadi setelah itu sudah bisa dilakukan pelantikan,” jelasnya.
Selain mengisi jabatan kosong, wali kota juga membuka peluang adanya rotasi. Jadi tidak hanya JPT yang lowong, bisa juga ada pergeseran pejabat sesuai kebutuhan organisasi “Sambil menunggu, kami siapkan skema rotasi,” imbuhnya.
Sebagai informasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Samarinda sudah lebih dulu menyelesaikan tahapan seleksi terbuka. Pada 10 Desember 2024 lalu, diumumkan sejumlah nama pelamar yang lolos seleksi administrasi JPT. Namun hingga kini, jabatan tersebut masih belum diisi pejabat definitif.
Dengan adanya pelantikan pada Agustus ini, Pemkot Samarinda berharap kinerja OPD bisa lebih optimal. Sebab, selama ini sejumlah urusan strategis masih bergantung pada pejabat Plt yang kewenangannya terbatas. “Prinsipnya, semua jabatan harus segera terisi agar pelayanan publik tidak terganggu,” tutupnya. (*)
Editor : Ismet Rifani