KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pemkot Samarinda memastikan masih memantau kondisi di pasaran menghadapi isu kelangkaan beras beberapa waktu terakhir. Meski begitu, pemerintah menegaskan seluruh instrumen pengendalian sudah disiapkan, termasuk operasi pasar khusus penjualan beras.
Asisten II Pemkot Samarinda Marnabas mengatakan, langkah intervensi hanya akan dilakukan ketika muncul tren kelangkaan atau lonjakan harga. Sementara kondisi pasar saat ini disebut masih dalam batas wajar.
Baca Juga: Satpol PP Tertibkan Lapak Permanen PKL di Eks Bandara Temindung
“Kalau normal, biar saja mekanisme pasar berjalan. Pemerintah baru turun ketika ada tren kekurangan. Ibarat keran, tinggal dibuka, sudah siap semua,” ujar Marnabas, Kamis (21/8/2025).
Ia menambahkan, stok beras di Bulog masih cukup aman. Tercatat ada 7.700 ton untuk kebutuhan Samarinda. Dari jumlah itu, baru sekitar 1,5 persen yang dikeluarkan. Bahkan, pemerintah juga sudah menyiapkan 144 ton beras untuk didistribusikan ke kelurahan sebagai tahap awal.
"Kalau tahap pertama masih kurang, akan ada putaran kedua. Wali Kota Andi Harun juga sudah menyetujui subsidi ongkos angkut Rp400 per kilogram sehingga nanti bisa dijual di bawah HET,” jelasnya.
Menurutnya, pola intervensi seperti ini juga pernah dilakukan pada komoditas lain. Ketika harga cabai melonjak, pemerintah turun tangan hingga harga kembali stabil. Begitu pula saat minyak goreng langka. Setelah pasar kembali normal, pemerintah menarik diri agar ekonomi tetap berputar.
“Kalau pemerintah terus-terusan masuk, justru ekonomi bisa jatuh. Harus seimbang antara menjaga inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.
Terkait isu beras oplosan, Pemkot Samarjnda menyerahkan penanganan kepada Satgas Pangan dan Dinas Perdagangan Kaltim. Namun, ia menekankan perlunya perlindungan konsumen, baik dari sisi kualitas maupun takaran.
Baca Juga: Tujuh Kursi Jabatan Pratama Masih Kosong, Pemkot Beri Sinyal Pelantikan Bulan Ini
"Kalau premium ya premium, medium ya medium. Timbangan satu kilogram jangan sampai kurang. Itu bagian dari pengawasan kita semua, termasuk media,” harapnya.
Selain beras, Pemkot juga memantau harga kebutuhan lain yang rentan memicu inflasi. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disebut masih berjalan di beberapa toko pangan. Begitu juga dengan pengawasan elpiji 3 kilogram. Harga jualnya tidak boleh melebihi Rp18 ribu per tabung.
“Kalau ada yang menjual di atas HET, laporkan. Pemerintah tidak boleh melanggar aturan yang dibuat sendiri,” pungkasnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi