KALTIMPOST.ID, SAMARINDA–Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda terus mematangkan konsep parkir berlangganan yang digadang-gadang menjadi solusi untuk mengurangi praktik juru parkir (jukir) liar di ibu kota Kaltim.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Dishub Samarinda Didi Zulyani menegaskan, program itu akan segera disosialisasikan secara luas kepada masyarakat.
“Perkembangannya kami sudah sampaikan mekanisme dan metode yang mungkin dijalankan ke depannya. Setelah ini, Wali Kota Samarinda Andi Harun akan melakukan paparan ke DPRD Samarinda untuk memohon dukungan terhadap program parkir berlangganan itu,” jelas Didi, Senin (1/9).
Ia menegaskan, tujuan utama parkir berlangganan adalah menutup ruang bagi pungutan liar sekaligus mengembalikan penerimaan retribusi parkir agar masuk langsung ke pemerintah.
Menurutnya, praktik jukir liar yang selama ini terjadi sudah keliru sejak lama karena masyarakat dipaksa membayar ke pihak yang tidak terdata resmi.
“Retribusi itu seharusnya diterima langsung pemerintah. Juru parkir hanya perantara, tapi tidak boleh sembarangan. Harus orang yang diarahkan pemerintah. Faktanya sekarang banyak yang muncul begitu saja tanpa data,” tegasnya.
Didi mengakui keberadaan jukir liar sudah menjadi budaya atau keterpaksaan bagi sebagian masyarakat.
“Masyarakat kita secara ekonomi memang banyak yang kurang, sehingga mencari nafkah melalui pola-pola seperti itu. Tapi ini tidak tepat. Maka kami coba arahkan dengan program tersebut, sambil tetap merangkul mereka,” ucapnya.
Dishub menyiapkan tahapan sosialisasi melalui RT hingga organisasi masyarakat. Sosialisasi itu dinilai penting untuk mengubah pola pikir masyarakat, sekaligus memberi pemahaman mengenai aturan parkir yang benar.
Saat ini, Dishub telah memetakan 99 ruas jalan di Kota Tepian yang menjadi titik awal penerapan parkir berlangganan.
Namun jumlah ini masih akan bertambah seiring pendataan titik rawan jukir liar.
“Pemetaannya berkembang. Tidak hanya di 99 ruas jalan, tapi ke seluruh wilayah Kota Samarinda. Nantinya timeline sosialisasi juga kami susun, agar pelaksanaan bisa lebih mudah,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A