KALTIMPOST.ID, SAMARINDA- Kerusakan jalan Ir Sutami di Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, kembali menjadi sorotan warga. Jalan yang menjadi akses utama bagi warga dan aktivitas industri itu sudah menahun rusak parah, namun hingga kini belum ada perbaikan signifikan. Keluhan demi keluhan terus berdatangan, bahkan kerap terjadi kecelakaan akibat kondisi jalan yang berlubang.
Lurah Karang Asam Ulu Siswo mengatakan kondisi jalan tersebut sudah lama dikeluhkan warga. Beberapa kali perbaikan dilakukan, tetapi hasilnya tidak bertahan lama. “Sudah berkali-kali diusulkan melalui musrenbang untuk dibangun, tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut,” ucapnya, Rabu (10/9).
Dia menerangkan, perbaikan tambal sulam pernah dilakukan, tapi hanya sebentar rusak lagi. Banyak warga yang celaka, bahkan petugas pengangkut sampah juga pernah jatuh di lokasi itu. “Tidak sedikit yang mengeluhkan ke kami agar seger diperbaiki,” singkatnya.
Menurutnya, kerusakan jalan Ir Sutami bukan hanya mengganggu kelancaran lalu lintas, tetapi juga membahayakan keselamatan. Apalagi jalan ini menjadi jalur vital yang dilintasi truk angkutan dan kendaraan warga sehari-hari. “Harapannya segera ada perhatian pemerintah kota untuk perbaikan permanen, karena ini menyangkut kenyamanan dan keamanan masyarakat,” harapnya.
Selain masalah jalan, kawasan Karang Asam Ulu juga menghadapi persoalan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang berada di tepi jalan Ir Sutami. Keberadaan TPS ini kerap memicu penumpukan sampah dan memperburuk pandangan lingkungan. “Kami sudah menemukan lahan alternatif di dekat pergudangan, itu tanah milik pemkot. Rencananya akan kami usulkan ke Wali Kota agar bisa dibangun TPS baru di sana,” tambahnya.
Namun sebelum TPS baru terwujud, pihak kelurahan berupaya melakukan pengelolaan mandiri bersama warga. Salah satunya dengan mendorong pemilahan sampah dari rumah tangga. “Kami ingin jalankan inovasi Kampung Sampah Bernilai atau program Salai, juga bank sampah. Jadi sebelum dibuang ke TPA, sampah sudah berkurang minimal 50 persen,” tambah Siswo.
Ia menegaskan, pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini penting untuk mengurangi beban TPS sekaligus membangun kesadaran warga menjaga lingkungan. “Dengan demikian, persoalan jalan rusak dan sampah tidak hanya dibebankan pada pemerintah, tetapi juga menjadi bagian dari gotong royong warga,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani