KALTIMPOST.ID, SAMARINDA- Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda menggelar audiensi dengan Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Rabu (10/9). Pertemuan itu membahas laporan kegiatan, kendala di lapangan, hingga masukan terkait arah kebijakan kebudayaan di Kota Tepian.
Kabid Kebudayaan Disdikbud Samarinda Barlin Kesuma menjelaskan bahwa pihaknya sudah menjalankan berbagai program pelestarian sesuai DPA, namun, sejumlah tantangan masih mengemuka. Misalnya peraturan daerah (perda) untuk melindungi warisan budaya atau cagar budaya. “Saat ini masih banyak cagar budaya berstatus milik pribadi. Tanpa aturan yang jelas, berisiko dialihfungsikan atau dijual,” ujarnya, Rabu (10/9).
Barlin menyebut draf perda sebenarnya pernah diusulkan beberapa tahun lalu, tetapi tak berlanjut karena masih digabung dengan pendidikan. Kini, ada dorongan agar perda kebudayaan dipisahkan, sehingga lebih sederhana dan cepat dibahas. Selain itu, dewan juga menyoroti minimnya anggaran kebudayaan dibanding pendidikan. “Potensi kebudayaan besar, bisa jadi identitas dan penggerak ekonomi. Karena itu, kami didorong untuk menyiapkan peta jalan dan proposal event budaya yang bisa menjadi ikon pariwisata Samarinda,” jelasnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menilai kondisi kebudayaan di Samarinda belum maksimal. Mulai dari rumah adat, museum, hingga situs bersejarah, banyak yang belum terawat. “Hambatan utamanya ada di SDM. Bidang kebudayaan hanya punya empat pamong, padahal sesuai aturan bisa 32. Ahli musik, seni tradisi, bahkan keramik tidak ada. Kita juga kekurangan ASN, P3K pun tidak ada. Ini jelas menghambat,” ujarnya.
Sri Puji juga menyoroti ketiadaan regulasi turunan, karena walaupun ada undang-undang pelestarian budaya, Kota Samarinda belum punya perda maupun perwali khusus. “Akibatnya, banyak rumah tua yang seharusnya bisa jadi cagar budaya terpaksa hilang, karena kendala kepemilikan pribadi dan anggaran pembelian lahan,” katanya.
Dari sisi masyarakat, minimnya kecintaan terhadap budaya lokal juga menjadi tantangan. Karena melihat kondisi di masyarakat, masih banyak yang lebih bangga budaya luar daripada merawat milik sendiri. “Bahkan soal sampah saja masih jadi masalah, sehingga mengurangi daya tarik kota,” lanjutnya.
Pihaknya menilai, kebudayaan seharusnya lebih diprioritaskan dalam kebijakan dan anggaran Pemkot. Usulan agar kebudayaan dipisah dari pendidikan dan digabung dengan pariwisata pun mengemuka, sehingga lebih fokus dalam pengembangan. “Kita punya potensi besar, tinggal bagaimana keberpihakan pemerintah dalam mendukungnya,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani