SAMARINDA- Pemkot Samarinda kembali menegaskan komitmennya menjaga stabilitas distribusi pangan, khususnya beras. Salah satu upaya yang kini dimatangkan adalah rencana pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) khusus untuk komoditas beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pemantapan GPM SPHP di Gedung PKK Samarinda, Kamis (11/9).
Rapat dipimpin langsung Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, dengan melibatkan Bulog, Kodim, kepolisian, hingga jajaran organisasi perangkat daerah. “Operasi beras SPHP harus dijalankan bersama, ada Bulog, Kodim, kepolisian, dan tentu saja Pemkot sendiri,” ujar Saefuddin.
Ia menekankan, latar belakang pelaksanaan GPM bukan karena krisis. Ketersediaan beras di Samarinda dipastikan dalam kondisi aman hingga akhir tahun. “Tidak ada krisis beras, insyaAllah aman. Kami sudah koordinasi dengan Bulog, dan stok mencukupi sampai akhir tahun,” tegasnya.
Baca Juga: Matangkan Jadwal GPM di 59 Kelurahan, Fokus pada Beras SPHP
Meski demikian, Pemkot tetap mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga sekaligus daya beli masyarakat. Soal harga, Saefuddin menegaskan tidak ada gejolak berarti di Samarinda. Isu beras oplosan yang sempat ramai beberapa waktu lalu, menurutnya, juga sudah ditangani. “Untuk krisis harga pun tidak ada. Isu oplosan sudah clear di Samarinda. Indikasi penimbunan juga tidak ditemukan. Semua stabil,” terangnya.
Saef (sapaan akrab Saefuddin Zuhri) menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan pengendalian pangan. Operasi beras SPHP yang akan digelar nantinya dirancang agar tepat sasaran, dengan memperhatikan distribusi di setiap kelurahan. “InsyaAllah semua berjalan baik. Kegiatan operasional beras di kota juga sudah berjalan stabil,” tambahnya.
Dengan pelaksanaan GPM SPHP, Pemkot berharap masyarakat Samarinda tetap memiliki akses terhadap beras dengan harga wajar, sekaligus menjaga kestabilan pasar agar tidak terjadi lonjakan harga yang merugikan pedagang maupun konsumen. “Langkah-langkah ini bentuk tanggung jawab pemerintah untuk hadir di tengah masyarakat. Kita ingin pastikan beras tetap tersedia, harga stabil, dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” pungkas Saefuddin. (*)
Editor : Muhammad Rizki