KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Belakangan ini publik kerap dihebohkan oleh blunder komunikasi pejabat, baik eksekutif maupun legislatif di berbagai tingkatan. Pernyataan yang dinilai kurang tepat hingga terkesan nir empati memicu kritik tajam dari masyarakat. Masalah ini dinilai krusial, namun bukan tidak bisa dibenahi.
Wakil Dekan II FISIP Universitas Mulawarman, Rina Juwita, menilai kelemahan utama pejabat kita bukan sekadar soal public speaking. “Kalau bicara pejabat, konteksnya komunikasi publik. Public speaking hanya bagian kecil saja,” ujarnya, Senin (15/9).
Rina yang juga Dosen Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Unmul menyebut, pejabat publik seharusnya sadar bahwa dirinya adalah representasi masyarakat. Apa pun yang ia lakukan, baik dalam ranah profesional maupun personal, akan disorot publik.
“Begitu seseorang duduk di jabatan publik, konsekuensinya ia bukan lagi milik pribadi, tapi milik masyarakat. Maka setiap kata dan tindakannya harus dipertimbangkan dampaknya,” tegasnya.
Sayangnya, banyak pejabat justru gagal berkomunikasi dengan bahasa publik. Mereka lebih sering menggunakan bahasa teknokratis dan istilah kebijakan yang sulit dipahami warga.
“Empati itu hilang. Pejabat bisa bicara, tapi tidak bisa bicara dengan bahasa masyarakat. Padahal publik tidak semuanya punya pemahaman teknis seperti mereka,” kata Rina.
Fenomena ini makin rentan di era media sosial. Meski pejabat enggan menampilkan sesuatu, publik atau lingkaran di sekitarnya bisa saja memunculkannya di ruang digital. “Akhirnya publik menilai. Kalau tim komunikasinya tidak peka, blunder makin sering terjadi,” ucapnya.
Ia mencontohkan, bahkan pejabat sekelas presiden atau gubernur tetap membutuhkan tim komunikasi yang cermat membaca situasi. Agar jangan sampai pejabat menjawab hal yang sebenarnya tidak perlu.
“Tim harus bisa memberi sinyal, diam dulu sampai ada data yang memadai. Itu yang sering hilang,” jelasnya.
Rina menekankan, pejabat publik seharusnya dibekali pelatihan komunikasi. Bukan hanya soal berbicara atau menulis, tapi memahami dampak informasi yang disampaikan. “Kalau bicara A atau B, harus dipikirkan dulu kira-kira publik akan menanggapinya bagaimana,” tambahnya.
Ia juga menolak strategi pengalihan isu sebagai jalan keluar. Bahwa klarifikasi harus segera diberikan, karena kalau didiamkan, publik tetap menunggu jawaban. “Mengalihkan isu hanya menunda, bukan menyelesaikan,” tekannya.
Lebih jauh, menurut Rina, yang harus dibenahi bukan hanya keterampilan komunikasi, melainkan paradigma berpikir. Pejabat adalah representasi seluruh rakyat, bukan hanya konstituennya.
“Public trust itu harus dijaga. Kalau terpilih dengan 52 persen suara, bukan berarti hanya mewakili 52 persen itu. Mereka wajib merepresentasikan 100 persen masyarakat,” pungkasnya. (*)
Berikut Rekomendasi Perbaikan Masalah Komunikasi Pejabat Publik
- Pejabat wajib memahami komunikasi publik, bukan hanya public speaking.
- Setiap pejabat harus sadar konsekuensi jabatan.
- Gunakan bahasa publik, bukan bahasa teknokratis.
- Empati publik harus menjadi dasar komunikasi.
- Perlu tim komunikasi yang profesional.
- Pejabat sebaiknya mendapat pelatihan komunikasi publik.
- Blunder komunikasi sebaiknya direspons dengan klarifikasi cepat.
- Bangun paradigma pejabat sebagai representasi semua rakyat.
Sumber: Disarikan dari wawancara
Editor : Nugroho Pandu Cahyo