SAMARINDA - Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan swasta. Hal ini dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menekan angka pengangguran di daerah. Demikian diungkapkan Novan seusai hearing dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman, Kamis (18/9).
“Dalam diskusi tadi ada beberapa aspirasi, terutama bagaimana peran DPRD, khususnya Samarinda, dalam sinergitas di dunia universitas. Ke depan, kegiatan mahasiswa juga akan melibatkan stakeholder, baik DPRD kota, provinsi, maupun pihak eksekutif,” ujarnya.
Menurut Novan, isu yang disampaikan mahasiswa mencakup kondisi pendidikan hingga peran pemerintah dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ia menekankan, meski DPRD Kota hanya berwenang pada level pendidikan dasar dan menengah, namun penyatuan pemikiran lintas stakeholder tetap diperlukan.
“Universitas berada di bawah naungan kementerian, sementara DPRD kota hanya sampai tingkat SLTP dan SMA. Tapi kita mendorong agar semua pihak, dari pusat hingga daerah, duduk bersama menyatukan langkah kebijakan,” jelasnya.
Ia berharap perguruan tinggi mampu berinovasi dalam menjalin kerjasama, baik dengan swasta maupun pemerintah, guna membuka peluang kerja bagi lulusan. Hal itu dianggap penting agar alumni tidak sekadar menjadi fresh graduate tanpa pengalaman, melainkan siap secara kompetensi.
“Kerja sama ini penting agar ketika perusahaan swasta atau pemerintahan membutuhkan SDM dengan kompetensi tertentu, universitas sudah siap. Dengan begitu, lulusan tidak sekadar minim pengalaman, tapi bisa langsung diterima di dunia kerja,” tambahnya.
Terkait peningkatan akreditasi jurusan, Novan menilai hal itu merupakan salah satu tantangan besar. Persaingan kualitas antarprogram studi menuntut fakultas di Universitas Mulawarman maupun kampus lainnya terus melakukan penyesuaian agar bisa bersaing.
“Akreditasi tidak bisa dicapai begitu saja, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Fakultas harus berupaya mengejar ketertinggalan agar akreditasinya terbaik. Dengan begitu, calon mahasiswa semakin termotivasi untuk kuliah di Unmul,” terangnya.
Ia juga mencontohkan perlunya kerja sama fakultas dengan instansi pemerintah, khususnya terkait kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, meski kelulusan tetap ditentukan pusat, kampus bisa membantu menyiapkan kompetensi mahasiswa sesuai kebutuhan.
“Paling tidak ini harus didudukkan bersama agar pemerintah pusat tahu SDM dari daerah juga mampu memenuhi persyaratan tes ASN,” pungkasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki