KALTIMPOST.ID-Kebijakan efisiensi dimulai dari hal-hal sederhana. Pemkot Samarinda meniadakan anggaran konsumsi dalam setiap kegiatan rapat, baik di sekretariat maupun di seluruh perangkat daerah.
“Rapat bisa dilakukan tanpa snack, cukup dengan air putih. Tidak ada pengaruhnya pada hasil rapat, tapi anggarannya bisa kita hemat,” kata Andi Harun, Kamis (16/10).
Selain itu, perjalanan dinas juga menjadi sasaran penghematan. Jika situasi fiskal belum membaik saat pembahasan APBD 2026, anggaran perjalanan dinas akan dikurangi hingga 90 persen.
“Yang kemungkinan bisa hanya perjalanan dinas yang benar-benar mendesak, terutama yang berkaitan dengan kepentingan nasional,” ujarnya.
Belanja pemeliharaan kantor pun dievaluasi. Penggunaan listrik, air, dan fasilitas lain diminta lebih efisien.
“Budaya hemat di rumah seharusnya bisa dibawa ke kantor. Itu bukan semata soal penghematan, tapi soal kedisiplinan anggaran,” pungkasnya.
Pihaknya memastikan penghematan tidak akan menyentuh belanja pegawai, TPP, dan gaji P3K maupun non-ASN. Sektor pelayanan publik tetap menjadi prioritas.
“Itu kita sudah selesai hitung-hitung secara teknokratif. Memang belanja modal kita yang akan berkurang. Tapi pada 2027 kami akan reborn kembali setelah melakukan penguatan, sumber pembiayaan di sektor lain,” paparnya.
Sebagai informasi, kebijakan efisiensi APBN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/2025.
Samarinda menjadi salah satu daerah yang paling terdampak, dengan ruang fiskal yang menyusut hingga 35-40 persen.
Anggaran yang semula ditransfer sebesar Rp 2,7 triliun, kini dipangkas menjadi sekitar Rp 1,361 triliun. (rd)
EKO PRALISTIO
pralistieko@gmail.com
Editor : Romdani.