Utama Samarinda Balikpapan Kaltim IKN Nasional Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan Kesehatan

Dorong EBT Berbasis Potensi Lokal, Kampus dan Petani Muda Jadi Kunci

Denny Saputra • Senin, 27 Oktober 2025 | 16:41 WIB
LIRIK POTENSI: A Sonny Keraf (berdiri) menyampaikan materi dalam seminar nasional EBT di gedung bundar Faperta Unmul, Senin (27/10).
LIRIK POTENSI: A Sonny Keraf (berdiri) menyampaikan materi dalam seminar nasional EBT di gedung bundar Faperta Unmul, Senin (27/10).

KALTIMPOST.ID, SAMARINDA - Pemerintah menargetkan bauran energi nasional dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025, sedangkan, target jangka panjang adalah 35 persen pada 2034, serta net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

Namun di tengah ambisi itu, muncul pesan kuat agar arah kebijakan tidak sekadar mengejar angka, melainkan berpijak pada potensi lokal yang tersebar di seluruh Indonesia.

Itu mengemuka dalam Seminar Nasional Energi Baru Terbarukan di Era Net Zero Emission yang digelar KTNA Nasional bekerja sama dengan Perkumpulan Penyuluh Pertanian Swadaya Indonesia (PPPSI) Kaltim di Gedung Bundar Faperta Unmul, Senin (27/10).

Seminar yang dihadiri akademisi, pegiat energi, dan mahasiswa ini sekaligus menandai penandatanganan MoU antara Unmul dan PPPSI Kaltim tentang kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup, selaku salah satu pembicara seminar nasional, Alexander Sonny Keraf, menilai arah EBT sebaiknya tidak bergantung pada rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Menurutnya, Indonesia masih kaya potensi energi hijau, mulai dari biomassa, air, bayu, hingga surya yang tersebar luas di berbagai daerah. “Energi terbarukan bisa dikelola masyarakat lokal, sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi anak muda. Dari merawat panel surya, menjaga kincir angin, sampai riset teknologi energi,” jelasnya.

Dia menekankan, model EBT yang terpusat seperti PLTN berisiko hanya menguntungkan wilayah dengan permintaan energi tinggi seperti Jawa. Padahal, semangat keadilan sosial justru menuntut agar pembangunan energi turut menerangi desa-desa di luar pulau itu. “Kalau listrik terbangun di pelosok, ekonomi desa ikut bergerak,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PPPSI Kaltim Uri Darma Putra menegaskan, sektor pertanian dan perkebunan sebenarnya sudah berkontribusi besar terhadap pengembangan EBT. Limbah sawit, kayu energi, hingga tanaman penghasil minyak bisa menjadi bahan baku biomassa. “Kami ingin mengirim pesan bahwa energi hijau harus lahir dari desa, dari kebun, dari kerja nyata petani,” katanya.

Kerja sama dengan Unmul diharapkan memperkuat riset dan regenerasi petani muda yang memahami teknologi energi terbarukan. “Selama ini mahasiswa KKN banyak turun ke desa, tinggal arahnya difokuskan ke pertanian hijau dan energi berkelanjutan,” ujar Uri. Sebagai informasi, selain penandatangan MoU, seminar nasional tersebut juga mengukuhkan IKA Faperta Unmul periode 2025-2029. (*)

Editor : Nugroho Pandu Cahyo
#Net zero emission #energi baru terbarukan (EBT) #indonesia #kebijakan #NZE #pemerintah