KALTIMPOST.ID, SAMARINDA- Upaya relokasi SMP Negeri 48 Samarinda terus mengemuka. Pemkot melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) masih melakukan penelusuran lahan yang paling memungkinkan untuk menampung sekolah tersebut.
Langkah ini ditempuh karena kondisi eksisting dinilai tidak lagi ideal, tiga sekolah yakni SMP 48, SD 004, dan SD 016 yang menumpuk dalam satu kawasan seluas 3.490 meter persegi. Total terdapat 50 rombongan belajar, 32 ruang kelas, 1.516 siswa, dan 76 GTK yang harus berbagi ruang dalam kompleks sempit itu. (lihat grafis)
Kepala Bidang Aset BPKAD Samarinda Yusdiansyah menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) telah mempresentasikan kondisi SMP 48 pada rapat sebelumnya. Istilah “kumuh” yang muncul dalam pemaparan bukan merujuk pada bangunan yang buruk, melainkan kepadatan yang ekstrem akibat tiga sekolah berada di satu lahan.
“Dari Dinas Pendidikan mengusulkan SMP 48 dipindah. Opsi pertama adalah memanfaatkan lahan pemkot di Perum SKM seluas kurang lebih 3.000 meter,” ujarnya dikonfirmasi, Selasa (18/11).
Namun opsi itu terhambat jarak. Lokasi Perum SKM berjarak sekitar 3 kilometer dari sekolah saat ini, dinilai kurang ideal bagi siswa yang sebagian besar berdomisili di sekitar Jalan Proklamasi, kelurahan Sungai Pinang Dalam. Opsi kedua adalah membeli lahan warga di kawasan sekitar sekolah. Tim BPKAD pun sudah meninjau langsung lahan yang diusulkan Disdikbud. “Secara lokasi, lahan tersebut dianggap potensial karena dekat dengan wilayah domisili peserta didik,” terangnya.
Hanya saja, kondisi fisik lahan menjadi persoalan penting. Kontur tanahnya memanjang, bukan petak yang ideal untuk bangunan sekolah. Selain itu posisinya agak rendah sehingga potensi banjir cukup besar. “Temuan ini akan kami dibawa dalam pertemuan lanjutan sebelum disampaikan kembali kepada wali kota,” jelasnya.
Alternatif lain berupa penggunaan lahan pemkot di sekitar lokasi juga sempat dipertimbangkan. Namun satu-satunya lahan yang tersedia adalah bekas kuburan China yang saat ini dalam kondisi rawan longsor. “Daripada dibangun dan menimbulkan masalah baru, opsi itu tidak kami lanjutkan,” tegasnya.
Dengan berbagai kendala tersebut, BPKAD membuka ruang untuk kembali memetakan pilihan, termasuk beberapa titik baru yang akan dicari di sekitar kawasan Jalan Proklamasi. Pengadaan lahan warga menjadi opsi yang paling realistis sejauh ini, meski tetap menunggu pertimbangan teknis lanjutan.
“Belum ada keputusan final lokasi pemindahan. Tetapi keputusan untuk memindahkan itu sudah ada. Tinggal menentukan lahan mana yang paling layak dan aman untuk jangka panjang,” pungkasnya. (*)
Editor : Ismet Rifani