KALTIMPOST.ID, SAMARINDA-Pemkot Samarinda menegaskan komitmennya memperkuat budaya anti-korupsi di seluruh lini birokrasi pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di GOR Segiri, Kamis (20/11).
Momentum itu dijadikan ajang memperbarui tekad kolektif membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sejalan dengan tema nasional “Satukan Aksi Basmi Korupsi: Cegah Korupsi untuk Samarinda Maju”.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan, praktik korupsi masih menjadi gejala yang terjadi hampir di seluruh pemerintahan di Indonesia, termasuk di level bawah. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengubah perilaku individu, tetapi juga menata ulang budaya kerja organisasi serta memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas.
“Kami harus jujur, masih terjadi. Tapi jauh lebih baik dari hari ini. Hanya saja pekerjaan mewujudkan pemerintahan anti-korupsi belum selesai,” ujarnya, Kamis (20/11).
Komitmen tersebut harus dibarengi tindakan konkret, baik dari pimpinan maupun seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem yang tertutup dan lemah dalam pengawasan tidak akan pernah melahirkan budaya anti-korupsi. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih muncul setiap tahun juga menjadi bukti bahwa pembenahan sistem tidak dapat selesai dalam waktu singkat.
Pemkot Samarinda saat ini masuk dalam 10 besar nasional Paraiwara Antikorupsi, dan tengah dinominasikan sebagai calon pemerintah daerah anti-korupsi oleh KPK. Namun, dia mengaku tidak ingin menutupi kekurangan. “Saya juga masih punya kelemahan. Aparat kami masih punya kelemahan. Semakin kita melihat kelemahan itu, semakin tahu cara memperbaikinya,” tegasnya.
Sebagai bentuk keteladanan, Andi mencontohkan beberapa langkah kecil yang sudah diterapkan, termasuk aturan bahwa rumah jabatan tidak boleh membiayai kegiatan pribadi keluarganya. Seluruh pelayanan kepada kepala daerah juga harus dilakukan secara sederhana, tidak menimbulkan ruang penyimpangan. Dia menekankan efisiensi perjalanan dinas, dengan memilih hanya undangan yang benar-benar berdampak bagi daerah.
Lebih jauh, dia juga mengingatkan ASN untuk menekan gaya hidup berlebihan. “Punya saja enggak boleh flexing, apalagi enggak punya. Kami masih hidup di tengah warga yang kurang mampu. Turunkan gengsi, batasi keinginan yang tidak sesuai kemampuan. Insyaallah kita selamat,” pesannya. (*)
Editor : Dwi Restu A