SAMARINDA - Upaya pengendalian banjir di Samarinda terus dikejar Pemerintah Provinsi Kaltim dan Pemkot Samarinda. Namun di tengah pekerjaan teknis yang berjalan, muncul kekhawatiran baru dari proyek-proyek bangunan skala besar yang berdiri di kawasan rawan genangan. Salah satu yang kini menjadi sorotan ialah perluasan RSUD Aji Muhammad Salehuddin II (AMS II) di depan GOR Kadrie Oening, Kelurahan Sempaja Selatan, Samarinda Utara.
Lahan yang kini diturap sejak pertengahan Oktober itu dulunya adalah persawahan dan kebun,— resapan yang selama puluhan tahun menjadi tempat tumpahan air saat hujan lebat. Kini, area yang hanya berjarak beberapa meter dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Sempaja itu diubah untuk proyek perluasan rumah sakit dengan nilai proyek yang diproyeksikan mencapai Rp 200 miliar.
Padahal aliran DAS tersebut menerima limpasan dari kawasan padat seperti Jalan AW Syahranie dan Jalan Wahid Hasyim sebelum bermuara ke Sungai Karang Mumus (SKM).
Pengamat banjir Samarinda Eko Wahyudi menegaskan kawasan itu memiliki posisi krusial dalam ekosistem pengendalian air hujan. Ia menguraikan sedikitnya tujuh persoalan pokok di DAS Sempaja yang kini semakin tertekan oleh perubahan tata lahan.
Pertama, kata Eko, limpasan permukaan meningkat tajam seiring tumbuhnya bangunan di atas lahan-lahan kedap air. Luasan DAS Sempaja yang membentang dari perbukitan Gunung Batu cermin hingga SKM mencapai sekitar 15 km².
“Kedua, alur drainase dan sungai sudah tidak lagi sanggup menampung hujan berdurasi 2–3 jam dengan intensitas 50 mm,” jelasnya, dikonfirmasi Rabu (26/11).
Masalah ketiga, Eko menyampaikan, bahwa limpasan dari hulu belum terkendali. Rencana pembangunan Bendungan Batu Cermin sebenarnya pernah disiapkan, namun tak kunjung terwujud karena persoalan sosial. Keempat, kolam retensi yang kini dibangun Pemkot memang membantu, tetapi hanya mengendalikan 2,3 km² dari total DAS.
“Artinya masih ada 12,7 km² limpasan yang belum punya solusi,” tegasnya.
Masalah kelima, Eko menjelaskan, kelancaran pembuangan air di simpang Sempaja sepenuhnya bergantung pada kapasitas alir Sungai Sempaja yang melintas di kawasan GKO, saluran Jalan PM Noor, serta kondisi muka air SKM. Meski sistem drainase PM Noor sudah sesuai desain, sungai Sempaja di area stadion masih jauh dari kapasitas ideal.
“Jadi limpasan itu antre di Simpang empat Sempaja hingga kawasan GKO menuju SKM,” terangnya.
Pada poin keenam, Eko menilai penurapan yang dilakukan untuk menopang proyek perluasan rumah sakit justru mempersempit ruang sungai. Jika kapasitas alir tetap kecil, daerah sekitar rumah sakit berisiko mengalami banjir yang lebih parah.
Ia mengingatkan pengalaman serupa di RSUD AWS yang hingga kini belum selesai persoalan genangannya. “Rumah sakit boleh megah, tetapi kalau dikepung banjir, itu masalah besar,” tegasnya.
Sebagai jalan keluar, ia mengusulkan sejumlah langkah, pengendalian limpasan di hulu, pemanfaatan rawa-rawa alami di Bengkuring sebagai kantong air, optimalisasi void tambang sebagai tampungan, kebijakan panen air hujan untuk rumah dan perkantoran.
“Di samping itu perlu penertiban pemanfaatan lahan yang bertentangan dengan RTRW/RDTR, serta penguatan kesadaran publik soal lingkungan,” harapnya.
Eko juga menyinggung bahwa bagian belakang RSUD AMS II sebenarnya merupakan tampungan alami yang kini diturap. Saat ditanya apakah ini menunjukkan kebijakan yang terburu-buru, ia menilai mestinya ada telaah teknis mendalam sebelum pembangunan dimulai.
“Dulu kawasan itu adalah sisa paparan banjir Sungai Sempaja. Dalam pembahasan AMDAL, isu seperti ini mestinya jadi bahasan utama tim teknis,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan